PKPU Diperpanjang, Bos Garuda: Rencana Perdamaian Lebih Matang

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 21 Jan 2022 15:29 WIB
Garuda Indonesia dengan livery yang Indonesia banget
Ilustrasi/Foto: dok. Garuda Indonesia
Jakarta -

Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk memperpanjang proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi PKPU Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selama 60 hari atau berakhir pada 21 Maret 2022. Perpanjangan ini dilakukan secara aklamasi atas permintaan dari debitur dan mayoritas kreditur.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, perpanjangan ini memberi kesempatan bagi pemangku kepentingan menuntaskan verifikasi. Selain itu, perpanjangan ini memberikan waktu bagi perusahaan untuk menyampaikan rencana perdamaian lebih matang.

"Waktu tambahan ini memberikan kesempatan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk menuntaskan verifikasi dan memastikan proses PKPU berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Perpanjangan ini juga sekaligus memberi kami waktu untuk menyiapkan rencana perdamaian yang lebih matang melalui negosiasi yang semakin intens dan konstruktif," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (21/1/2022).

Selama 60 hari ke depan, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dengan Tim Pengurus untuk melengkapi berbagai aspek administratif dalam tahapan PKPU ini. Termasuk, melengkapi dokumen verifikasi serta menyelesaikan perhitungan utang piutang agar Tim Pengurus dapat menerbitkan Daftar Piutang Tetap (DPT) sebagai dasar pemungutan suara.

Secara paralel, Garuda juga mempersiapkan rencana perdamaian dan melanjutkan negosiasi dengan kreditur yang selama ini telah berlangsung dan berupaya melakukan finalisasi usulan rencana perdamaian tersebut.

Selama proses PKPU berlangsung, Garuda memastikan seluruh layanan penerbangan termasuk layanan penumpang, kargo dan perawatan pesawat tetap beroperasi secara normal.

(acd/eds)