Kementerian PUPR menegaskan sampai hari ini belum ada anggaran untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. Maka dari itu, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menyatakan belum ada program pembangunan yang bakal dilakukan tahun ini di IKN baru.
Endra menjelaskan sejauh ini pihaknya hanya baru membuat perencanaan pembangunan fasilitas dasar di ibu kota baru. Pembangunan fisik, apalagi yang bakal dilakukan tahun ini, belum sama sekali dialokasikan dalam APBN.
"Yang jelas di APBN 2022 belum ada anggaran untuk IKN. Jadi memang belum ada program, yang kita lakukan adalah perencanaan. Perencanaan sudah, pembangunan fisik belum dialokasikan," ungkap Endra dalam konferensi pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (24/1/2022).
Menurut Endra sampai saat ini mekanisme pendanaan pembangunan ibu kota baru belum jelas akan menggunakan dana dari mana. Apakah dengan suntikan APBN atau investasi swasta.
"Itu kan delivery mechanism-nya kita juga belum tahu kayak apa? Apakah ada APBN? Atau investasi? Atau mungkin KPBU, itu akan dibutuhkan kejelasannya," ujar Endra.
Sejauh ini pun pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR di sekitar ibu kota baru adalah program reguler yang memang sudah direncanakan sejak lama. Misalnya, Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun di kawasan yang digadang-gadang bakal dekat dengan IKN baru yaitu Provinsi Penajam Paser Utara.
Bendungan itu menurutnya sudah masuk dalam rencana 61 bendungan yang dibangun sejak 2015 sampai 2024. Bendungan itu pun awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan air di Balikpapan. Namun, memang lokasinya saja di dekat calon ibu kota baru.
"Yang kita lakukan sekarang sifatnya adalah program reguler yang memang sudah ada sebelum rencana IKN. Misalkan Bendungan Sepaku Semoi itu kan dibangun memang memenuhi kebutuhan Balikpapan. Memang kebetulan lokasinya di situ," papar Endra.
Dia mengatakan untuk pembangunan sarana dan prasarana di IKN nantinya harus dikonsultasikan dengan DPR dahulu dan diusulkan anggarannya di Kementerian Keuangan.
"Saya kira kalau yang betul-betul untuk IKN-nya kan kita belum ada. Kita harus lapor DPR dulu nanti. Satgasnya juga belum, Otoritanya juga kan belum ditunjuk," ungkap Endra.
Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri menjelaskan sejauh ini rencananya akan ada dana yang disuntikkan ke Kementerian PUPR sebesar Rp 45 triliun untuk membangun ibu kota baru.
Dia bilang uang sebanyak itu bakal digunakan untuk pembangunan IKN tahap pertama. Airlangga juga menyebutkan dana tersebut sudah mulai diberikan kepada Kementerian PUPR.
"Terkait Ibu Kota Negara ini anggarannya yang ada adalah di PUPR yang saat ini ada, dan memang diperkirakan untuk fase pertama itu dibutuhkan dana sebesar Rp 45 triliun, namun dana ini dana yang secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progress," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual evaluasi PPKM.
Dia menegaskan dana pembangunan IKN tidak diambil dari dana pemulihan ekonomi nasional alias PEN. "Jadi saya sampaikan dana itu yang ada di PUPR, dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," ungkapnya.
Simak Video " Beres-beres PNS Pindah Ibu Kota Tahun Depan"
[Gambas:Video 20detik]
(zlf/zlf)
