2 Badan PBB Beri Hibah Untuk RI

2 Badan PBB Beri Hibah Untuk RI

- detikFinance
Kamis, 11 Mei 2006 14:10 WIB
Jakarta - Dua badan PBB yakni United Nation Development Programme (UNDP) dan United Population Fund (UNFPA) memberikan hibah masing-masing sebesar US$ 25 juta dan US$ 250-300 juta."Dananya langsung diserahkan kepada daerah," ujar Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai penandatanganan Country Program Development (CDP) for Indonesia antara Bappenas dan PBB di kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Kamis (11/5/2006).Dana hibah yang akan diberikan hingga tahun 2010 ini ditujukan untuk membantu Indonesia dalam pembangunan jangka menengah. Paskah memastikan penyaluran dana ini akan diawasi dengan ketat.Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas Dedi M Masykur Riyadi menambahkan, berdasarkan CPD tahun 2006-2010, fokus kerja sama UNDP mencakup lima hal.Pertama, mendukung pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian millenium development goals (MDG).Kedua, mendukung pelaksanaan sumeber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan energi yang efisien.Ketiga, mendukung upaya demokratisasi dan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.Keempat, mendukung pencegahan dan penanggulangan krisis. Dan kelima, mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias Sumut."Cakupan lokasi kerjasama UNDP tersebar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Tengah, Nusa Tennggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua," katanya.Sementara fokus kerjasama UNFPA meliputi tiga hal yakni kerja sama di bidang kesehatan reproduksi, pengembangan strategi pembangunan dan kependudukan termasuk statistik, serta isu gender.Fokus kerja sama UNFPA meliputi 21 kabupaten/kota di 6 provinsi yakni NAD, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.Sementara Kepala Perwakilan UNDP Bo Asplund menjelaskan, pada tahun lalu, badan-badan PBB bersama pemerintah menyusun rencana program kerja lima tahun senilai US$ 1 miliar yang disebut Kerangka Kerja Bantuan Pembangunan PBB."Kerangka kerja ini menunjukkan bagaimana badan-badan PBB akan berkerja sama, tidak sendiri-sendiri, untuk membantu pemerintah," katanya. (qom/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads