Produsen Tabung Gas Kewalahan Terima Order Pemerintah

Jakarta - Sudah setahun terakhir produsen tabung gas merumahkan 60 persen karyawannya karena sepi order. Kini, giliran pemerintah memesan 121 juta unit tabung gas, untuk meyukseskan program konversi subsidi minyak tanah ke gas, produsen mengaku kewalahan.Pemerintah melalui Departemen Perindustrian (Depperin) meminta, Asosiasi Industri Tabung Baja (Asitab) memproduksi 121 juta unit tabung gas berukuran 3 kilogram (3 kg). Jumlah itu diharapkan terpenuhi dalam waktu tiga tahun dan semuanya diproduksi dalam negeri.Demikian diungkapkan oleh Ketua Asitab, Tjiptadi, usai bertemu Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris, di Gedung Depperin, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (15/5/2006).Tjiptadi menjelaskan, 11 perusahaan tabung baja anggota Asitab, rata-rata memproduksi ukuran 12 kg. Namun pihaknya bersedia membuat tabung gas ukuran 3 kg. Saat ini kapasitas pabrik anggota Asitab sebesar 5 juta unit per tahun. Sedangkan permintaan pemerintah 121 juta unit tabung gas, yang berarti 45 juta unit per tahun harus diproduksi. Padahal, ungkap Tjiptadi, pihaknya hanya bisa memproduksi maksimal 27,5 juta unit per tahun. "Saya kira dalam waktu tiga tahun tidak mungkin, sekarang semuanya lagi vakum akibat sepinya order pada tahun lalu. Untuk ekspansi perlu waktu, padahal sudah 60 persen karyawan dirumahkan. Sekarang mendadak proyek begini kita kaget, karena order begitu tinggi," tutur Tjiptadi.Untuk harga tabung tersebut, menurut Tjipatdi, pemerintah membolehkan mematok harga 10 persen lebih tinggi dari produk Cina. Sementara Dirjen Industri, Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Depperin, Ansari Bukhari mengatakan, pertemuan dengan produsen tabung gas ini masih pertemuan awal. "Menteri menanyakan apakah mereka sanggup memproduksi, kalau sanggup untuk apa impor," jelas Ansari.Menurutnya, dari sisi hulu, produsen baja mampu memenuhi pasokan baja ke Asitab, seperti PT Krakatau Steel yang utilisasinya masih 60 persen.Mengenai harga tabung gas, menurut Ansari, Asitab memasang harga untuk 3 kg berkisar Rp 30-Rp 50 ribu."Pak Menteri mengatakan Rp 50 ribu kemahalan kalau Rp 30 ribu oke. Nantinya Pertamina beli harga ke mereka dengan harga pabrikan, tapi dijual ke masyarakat dengan harga subsidi," papar Ansari. (ir/)