.webp)
Ibu Kota Negara (IKN) pindah dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Perpindahan ibu kota rencananya dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga 2024.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat juga bakal pindah ke ibu kota baru. Beberapa instansi akan bertahap memindahkan pegawainya ke ibu kota baru.
Namun, ternyata banyak PNS yang enggan pindah ke ibu kota baru. Ini sudah jadi pembicaraan sehari-hari para PNS di kantor. Hal itu diungkap oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usman mengatakan banyak yang berkelakar ingin pindah jadi PNS Pemprov DKI Jakarta agar tidak pindah ke ibu kota baru.
"Saya dengar ada yang sudah sampaikan malah, 'bisa nggak sih saya pindah jadi ASN di Pemprov DKI aja?'" ujar Usman dalam webinar yang dilakukan oleh Kemensetneg, Jumat (25/2/2022).
Usman mengatakan hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, masalah perpindahan ibu kota ternyata juga datang dari internal pemerintah sendiri.
"Ini jadi tantangan sendiri di saat masalah yang kita hadapi adalah dari dalam pemerintah sendiri, yaitu ASN," ungkap Usman.
Lebih jauh, Usman mengatakan masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Pasalnya, keengganan PNS pindah ke ibu kota baru bisa berujung pada hilangnya aset sumber daya manusia (SDM) di instansi-instansi pemerintahan.
"Memang ASN ini sudah tanda tangan perjanjian bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Namun, keengganan ini tidak bisa dianggap enteng. Kita jadi menghadapi risiko kehilangan aset SDM pada instansi kita," sebut Usman.
(hal/ara)
