.webp)
Harga ikan mau dijaga stabilitasnya. Maka dari itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan akan membuat 10 kelembagaan Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah potensial di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti mengungkapkan pelaksanaan kegiatan SRG tahun 2022 akan diperluas dengan fokus pada triwulan I di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara.
"Kita dorong pengembangan Sistem Resi Gudang Ikan di Jawa Tengah untuk stabilisasi harga ikan," kata Artati dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Artati memastikan KKP bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan akan mengawal pembentukan SRG.
Menurutnya, pengembangan SRG akan menjawab kebutuhan pelaku perikanan khususnya nelayan yang butuh stabilitas harga. Terlebih ketersediaan ikan laut yang didaratkan akan mengalami fluktuasi tergantung faktor alam maupun faktor manusia.
"Hasil tangkapan melimpah ketika musim ikan menyebabkan harga jatuh, sehingga akan disimpan di dalam Gudang beku selama waktu tertentu hingga harga stabil," terang Artati.
Melalui mekanisme SRG, kebutuhan modal usaha nelayan saat masa musim ikan tersebut dapat diatasi dengan cara menjaminkan ikan yang diterbitkan resi gudang kepada lembaga pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.
Momentum pelaksanaan SRG diharapkan akan dapat dilaksanakan bertepatan dengan jadwal pendaratan kapal ikan yang berasal dari wilayah Timur terutama dari WPP 715 dan 718 pada sekitar bulan April, dan aktivitas melaut nelayan akan berkurang selama lebaran.
Untuk percepatan pelaksanaan SRG, pelaku usaha juga berharap pemerintah dapat membantu dalam kemudahan proses kelembagaan SRG, sehingga dapat segera diimplementasikan.
Sebagai informasi, hingga tahun 2021, 12 resi gudang komoditas ikan telah dibuat di Sidoarjo, Benoa, Natuna, Tegal dan Probolinggo. Adapun volume barang yang diresigudangkan sebesar 370,5 ton dengan nilai Rp 6.294.912.300 dan pembiayaan tercatat sebesar Rp 2.207.573.490.
(hal/dna)
