Gubernur Kaltim Mau Pertahankan Honorer, Kementerian PANRB Buka Suara

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 02 Mar 2022 18:45 WIB
Massa yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9/2018). Mereka minta diangkat menjadi PNS.
Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merespons pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor yang menolak untuk menghapus tenaga honorer. Kementerian PANRB menyatakan, penghapusan tenaga honorer diatur oleh pemerintah pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari Undang-undang (UU).

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengaku ragu gubernur akan melanggar aturan tersebut. Apalagi, kata dia, pemerintah memberikan waktu lima tahun untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

"PP itu kan turunan dari UU. Saya kok nggak yakin ada gubernur mau melanggar PP atau UU. Apalagi terkait tenaga honorer sudah diberikan waktu lima tahun untuk penyelesaiannya sampai 2023 nanti. Masih ada waktu untuk instansi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian," katanya kepada detikcom lewat pesan singkat, Rabu (2/3/2022).

Dia juga mengatakan, instansi pemerintah telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer sejak tahun 2005.

"Sebenarnya instansi pemerintah sudah dilarang merekrut tenaga honorer dan sejenisnya sejak tahun 2005, melalui PP 48 tahun 2005 di pasal 8. Jadi sudah sangat lama itu proses penyelesaiannya," katanya.

Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce meminta agar instansi pemerintah mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Saat ini, secara legalitas formal PP 49/2018 masih berlaku, kami berharap dan menganjurkan agar tetap menjalankan amanat PP dimaksud, kami mendorong instansi (K/L/Pemda) melakukan perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja kembali secara komprehensif sehingga didapat kebutuhan ASN yang obyektif," ujarnya.

(acd/ara)