Tidak sampai di situ, Trubus mengatakan kebijakan kewajiban ASN menonton MotoGP ini dapat menimbulkan kebijakan diskriminatif bagi para ASN yang enggan dan menolak menonton. Bisa saja akan ada hukuman yang diberikan kepada ASN yang enggan menonton, padahal sebetulnya kinerjanya baik.
"Ini juga ditakutkan jadi kebijakan diskriminatif. Kalau ada yang nggak mau nonton terus nggak mau bayar, misalnya bisa nanti disingkirkan dari jabatannya. Padahal kerjanya bagus-bagus saja tapi kena sanksi cuma karena nggak nonton MotoGP," ungkap Trubus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, per tanggal 20 Februari 2022, menurut Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi ada 21.530 tiket MotoGP Mandalika yang sudah laku terjual. Masih ada 35.000 tiket yang belum terjual, Gita mengatakan ASN menjadi salah satu yang diwajibkan menonton.
"35.000 tiket itu kemudian kami coba lakukan mapping. Kami distribusikan dalam 10 cluster penjualan tiket di NTB. Dari Pemprov NTB, kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP," ujar Gita dalam acara Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 yang digelar secara daring, Selasa (1/3/2022).
(hal/ara)