ADVERTISEMENT

Heboh Simpang Siur ASN NTB Wajib Beli Tiket MotoGP Mandalika

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 04 Mar 2022 06:20 WIB
Sejumlah pebalap kembali memacu kecepatan motor mereka di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Hari ini jadi hari terakhir gelaran tes pramusim MotoGP 2022.
Foto: ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Jakarta -

Wacana Pemprov NTB mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) nonton dan beli tiket MotoGP Mandalika bikin heboh. Kebijakan itu diambil karena tiket MotoGP Mandalika 2022 belum banyak terjual.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi ada 21.530 tiket MotoGP Mandalika yang sudah laku terjual. Artinya, ada 35.000 tiket yang belum terjual. Gita mengatakan ASN menjadi salah satu yang diwajibkan menonton.

"35.000 tiket itu kemudian kami coba lakukan mapping. Kami distribusikan dalam 10 cluster penjualan tiket di NTB. Dari Pemprov NTB, kepada ASN-nya diwajibkan untuk menyaksikan MotoGP," ujar Gita dalam acara Konferensi Pers Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 yang digelar secara daring, Selasa (1/3/2022).

Langkah Pemprov NTB ini jadi sorotan, menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mewajibkan ASN untuk menonton apalagi membeli tiket MotoGP adalah kebijakan pemaksaan. Dia mengatakan kebijakan ini kontra produktif.

"Saya lihat ini kebijakan yang dipaksakan, pemaksaan kepada ASN. Kalau diwajibkan semua ya nggak baik tidak saja pemaksaan ini kontra produktif," ujar Trubus saat dihubungi detikcom, Kamis (3/3/2022).

Trubus mengatakan seharusnya ASN hanya bertugas sebagai pelayan publik. Dengan mewajibkan ASN menonton MotoGP sama halnya dengan ASN diminta untuk mendukung acara pemerintah, hal itu menurut Trubus masuk ke ranah politis.

"Birokrasi ini bukan untuk keperluan politis, dia pelayan publik. Posisinya itu melayani publik, posisinya bekerja atas dasar netralitas. Ini jatuhnya jadi urusan politis mendukung acara pemerintah," kata Trubus.

Dalam aturannya pun, menurutnya ASN hanya boleh bekerja sebagai pelayan publik, bukan digunakan untuk mendukung dan melancarkan acara pemerintah seperti MotoGP.

"UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN kan dijelaskan ASN itu pelayan, pelayan publik. Bukan untuk mendukung dan melancarkan acara pemerintah. Itu politis," ujar Trubus.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah pun buka suara soal wacana yang bikin heboh ini. Apa katanya?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT