Minyak goreng tengah menjadi barang 'mewah' di masyarakat. Meski harganya ditekan pemerintah, keberadaannya masih sulit ditemui di berbagai wilayah alias langka.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Nusron Wahid pun mendesak pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera mengambil kebijakan larangan ekspor CPO guna menstabilkan kepanikan di masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng.
"Sekarang saatnya Menteri Perdagangan harus menujukkan taringnya. Larang ekspor CPO untuk sementara sampai harga stabil. Pasti akan ketahuan siapa pengusaha yang tidak taat terhadap penerapan domestic market obligation (DMO) dan DPO. Setelah itu, cabut izin usaha dan HGU industri dan pabrik yang tidak nurut DMO dan domestic price obligation (DPO)," kata Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Selasa (8/3/2022).
Baca juga: Kemendag Klaim Minyak Goreng Tidak Langka |
Menurut Nusron, kebijakan DMO dan DPO ternyata tidak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebab, ribuan orang antre untuk beli minyak goreng terjadi di mana-mana. Harga juga tidak sesuai dengan harga patokan Rp. 14.000.
"Kebijakan DMO dan DPO telat. Masyarakat kadung tidak percaya. Panic buying terjadi dimana-mana. Begitu ada barang di pasar, langsung diserbu," ujar Nusron.
Menurut Nusron Wahid, dua pekan sebelum diberlakukan DMO dan DPO pada bulan Januari pemerintah sudah memberlakukan satu harga di konsumen akhir Rp 14.000 per liter. Padahal harga keekonomian menurut pengusaha Rp19.000. Akibatnya pemerintah mensubsidi konsumen melalui produsen sebesar Rp 5.000 per liter.
"Dalam prakteknya, ketika itu, barang tidak ada. Sebab produsen masih kucing-kucingan dan ogah-ogahan menjual barang di harga Rp 14.000. Alasannya ketakutan diaudit karena terima subsidi. Sehingga terjadi penimbunan di mana-mana," tegasnya
Akibatnya, lanjut Nusron, masyarakat terlanjur tidak percaya. Ketika ada DMO dan DPO, meski minyak goreng ada di harga Rp 14.000 langsung diborong masyarakat.
"Terjadi traumatik. Takut besok barangnya tidak ada lagi. Makanya diborong," ujarnya.
Ia menambahkan, sekarang waktunya pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan yang bisa menghentikan kepanikan di masyarakat akibat kelangkaan minyak goreng dengan memberlakukan larangan ekspor CPO untuk sementara sampai kondisi stabil. Ibarat perang melawan pengusaha nakal, lanjut Nusron, negara tidak boleh kalah. Untuk itu harus gunakan senjata pamungkas.
"Stop dan larang ekspor CPO sampai situasi stabil. Namanya perang ketika 'dibom' ya pasti banyak korban. Tidak hanya manusia ya ada hewan, anak kecil ikut mati. Tapi menang dulu," ujar Nusron.
(acd/dna)