Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin santer terdengar. Yang terbaru, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara terang-terangan mengatakan bahwa wacana itu bisa saja terjadi jika masyarakat menghendaki.
Luhut mengklaim landasan opininya tersebut berasal dari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Dia bilang perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun akan memberikan dampak positif bagi ekonomi.
Memang, saat ini konstitusi tidak mengizinkan periode ketiga bagi presiden. Konstitusi juga tak memperbolehkan presiden menjabat lebih dari lima tahun untuk satu periode masa jabatan. Tapi hal tersebut bisa saja terjadi jika diadakan amandemen UUD 1945.
Pertanyaannya, dampak seperti apa yang kelak terjadi pada ekonomi jika perpanjangan masa jabatan dilakukan dengan mengubah konstitusi? Tidakkah ini menjadi tendensi negatif terhadap kepastian hukum?
Dengarkan jawabannya dari obrolan bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani di episode terbaru podcast Tolak Miskin: Menakar Nasib Ekonomi Jika Jokowi 3 Periode. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan Podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.
(eds/eds)
