Kisah Jual Saham Berbuntut 'Sengketa'

Jakarta - Cerita penjualan 24,9 saham Cemex ke Rajawali menyisakan polemik. Pemerintah pun tampak kurang sreg dengan langkah Cemex. Investor lokal masih mengintai saham yang sempat dilego dengan harga "murah" ke perusahaan milik Peter Sondakh itu.Kisruh saham Cemex yang belum berkesudahan ini bermula ketika pemerintahan Presiden BJ Habibie melalui Menneg Pemberdayaan BUMN Tanri Abeng pada tahun 1999 menjual sebagian saham Semen Gresik ke perusahaan semen asal Meksiko itu. Kisruh itupun tak kunjung selesai hingga beberapa kali pergantian pemerintahan hingga memasuki pemerintahan SBY.Persoalan mencuat ke permukaan ketika ada sas sus Cemex akan melepaskan sahamnya. Banyak investor yang menyatakan minatnya untuk membeli saham Cemex itu. Belakangan sejumlah investor seperti Lafarge, Djarum, Farallon, Wings Group, Rajawali Group, dan Andalas Tuah Sakato (BUMD Padang) yang menggandeng Presidio Capital Singapura berminat membelinya.Belum lagi terjadi tawar menawar penjualan saham secara terbuka, tiba-tiba saja Cemex mengumumkan telah menjual sahamnya di Semen Gresik kepada Rajawali dengan harga yang dinilai kurang wajar. Cemex menjual sahamnya sebesar US$ 337 juta dari harga yang sebelumnya sebesar US$ 500 juta.Tak urung penjualan saham yang tercantum dalam Conditional Sales and Purchase Agreement (CSPA) yang diteken oleh Cemex dan Rajawali membuat kantor Kementerian BUMN geram. Soalnya Cemex tidak memberitahukan terlebih dulu kepada kantor Menneg BUMN Sugiharto itu.Tak cuma Sugiharto saja yang keberatan atas penjualan saham Cemex ini. Sejumlah anggota DPR pun ikut bicara soal ini. Anggota Komisi XI DPR Rizal Djalil mengatakan, pemerintah harus tegas apakah akan membeli saham Cemex atau menawarkan saham tersebut ke investor lain. "Kalau tidak ingin mengambil, ya ditender terbuka. Jangan ujug-ujug Rajawali," ujar Rizal.Lain Rizal, lain lagi anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo. Bagi Drajad, pemerintah diminta tidak memberikan fasilitas khusus bagi perusahaan dalam negeri yang ingin membeli Cemex itu. "Bola ditangan Cemex karena dia yang punya saham. Good option-nya, pemerintah nggak usah ikut-ikutan," tegas Drajad."Saya setuju pembelinya investor lokal entah swasta atau BUMN. Bagi perusahaan swasta, saya usul tidak perlu diberi fasiliasi oleh pemerintah karena pembeliannya ini bersifat B to B," tambahnya.Seiring dengan itu, DPR pun meminta klarifikasi pemerintah. Surat permintaan klarifikasi itu sudah dilayangkan DPR kepada pemerintah melalui Menkeu dan Menneg BUMN pada 10 Mei lalu. "Itu klarifikasi saja mengenai rencana penjualan saham Cemex ke Rajawali. Cemex kan dulu menawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah, dan pemerintah belum memberikan jawaban," kata Ketua Komisi XI DPR Awal Kusumah.DPR berharap pemerintah bisa memberi kesempatan kepada pemda maupun BUMN untuk membeli saham Cemex. Namun dalam surat itu tidak disebutkan saran dari DPR mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah, apakah membeli saham Cemex atau menawarkan kepada investor lain.Sugiharto sebenarnya punya keinginan agar Pemda Sumbar bisa memiliki saham itu. Soal rencana ini, Managing Director and Chief Bussiness Development Grup Rajawali, Darjoto Setyawan Darjoto mengaku tidak tahu menahu. Yang pasti, tegasnya, Rajawali akan megikuti koridor hukum dan persyaratan yang berlaku.Namun sejalan dengan keinginan Sugiharto, pabrik semen BUMD Sumatera Barat (Sumbar), PT Andalas Tuah Sakato (ATS) siap membelinya. Mereka pun menyediakan dana Rp 4 triliun untuk membeli 24,9 persen saham Semen Gresik milik Cemex SA. ATS telah melobi Menneg BUMN Sugiharto untuk memuluskan rencana pembelian saham.ATS semangat membeli saham Semen Gresik karena didalamnya ada aset daerah yakni PT Semen Padang. Rencananya ATS akan menggandeng Presidio Capital Advisors Singapura sebagai mitra bisnis untuk pendanaannya. "Kami sudah menandatangani kesepakatan dengan konsorsium. Bila niat itu terwujud setidaknya Rp 75 miliar per tahun akan masuk ke kas daerah. Kita minta kesempatan pada Cemex untuk ikut bertarung dan telah menyiapkan dana sebesar Rp 4 triliun," kata Komisaris PT ATS, Basril Thaher.Akhirnya pemerintah pun memutuskan akan menggunakan haknya untuk membeli saham Cemex. Pembelian saham akan dilakukan melalui mekanisme korporasi atau konsorsium BUMN. Surat keputusan pemerintah tersebut sudah disampaikan kepada pihak Cemex."Jadi saya kira sebetulnya ini bukan hal yang baru. Karena itulah maka pemerintah pada posisi mengambil alih melalui BUMN dengan metode korporasi," ujar Sugiharto.Penggunaan hak pemerintah untuk membeli saham Cemex sangat dimungkinkan seperti tertuang dalam kesepakatan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) yang ditandatangani pemerintah dengan Cemex pada tahun 1998.Sugiharto berharap, pada Senin 22 Mei besok pihak Cemex sudah menerima surat permintaan tersebut. Namun dia mengingatkan, Cemex memang punya hak menolak pembelian tersebut.Kabar yang santer, Sugiharto berencana akan menggaet ATS untuk membeli saham itu. "Yang jelas saya ingin aspirasi daerah ini betul-betul kita buktikan dengan keseriusan pemerintah dengan meng-excercise hal itu," tandas Sugiharto.Pemerintah agaknya sengaja menggandeng BUMD untuk membeli saham Cemex. Karena mengharapkan dana dari APBN untuk membeli saham Cemex tampaknya tak mungkin. "Anda sudah lihat APBN 2006. APBN yang sekarang jelas tidak ada (dananya). Kalau kita menunggu sampai APBN-P, baru bisa dilakukan bulan Juli," ujarnyaBesok Cemex akan menerima surat dari pemerintah RI soal permintaan membeli semua saham Cemex. Apakah Cemex akan menyetujui keinginan pemerintah itu. Hingga kini memang belum ada jawaban resmi. Kita tunggu saja babak lanjutan dari sengketa ini. (mar/)