.webp)
Pemerintah memiliki utang sebesar Rp 109 triliun ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) terkait kompensasi penyaluran BBM dan listrik. Kompensasi tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar hingga tahun 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, harga BBM dan listrik belum mengalami perubahan harga. Sehingga, pemerintah harus membayar kompensasi kepada Pertamina dan PLN.
Jelasnya, pada tahun 2020 pemerintah telah membayar kompensasi sebesar Rp 47,9 triliun. Dari angka itu, sebanyak Rp 30 triliun untuk Pertamina dan Rp 17,9 triliun untuk PLN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan, pemerintah masih memiliki kompensasi yang belum dilunasi ke Pertamina yakni Rp 15,9 triliun untuk tahun 2020.
"Sebetulnya untuk Pertamina masih ada Rp 15,9 triliun kewajiban kompensasi 2020 yang belum kita lunasi," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (28/3/2022).
Sri Mulyani menuturkan, berdasarkan audit BPKP kompensasi untuk BBM di 2021 melonjak sampai Rp 68,5 triliun. Kemudian, untuk listrik sebanyak Rp 24,6 triliun.
Dengan memperhitungkan tagihan yang belum terbayar untuk tahun 2020 dan kewajiban yang mesti dibayar untuk tahun 2021, maka total utang pemerintah ke Pertamina dan PLN mencapai Rp 109 triliun.
"2021 berdasarkan audit BPKP kita sudah menerima bahwa kompensasi akan makin melonjak. Untuk biaya kompensasi BBM akan melonjak Rp 68,5 triliun. Ini tagihan Pertamina kepada kami. Dan untuk listrik Rp 24,6 triliun, jadi masih ada Rp 93,1 triliun. Secara total dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban Rp 109 triliun," katanya.
"Ini yang disebut shock absorber, APBN mengambil seluruh shock yang berasal dari minyak dan listrik. Masyarakat tidak mengalami dampak namun APBN yang harus mengambil konsekuensinya," terangnya.
(acd/zlf)
