Pasokan Gas Tersendat, PLN Belum Minta Kompensasi ke BP

Pasokan Gas Tersendat, PLN Belum Minta Kompensasi ke BP

- detikFinance
Selasa, 23 Mei 2006 17:46 WIB
Jakarta - Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku belum mengetahui apakah perseroan berhak mengajukan kompensasi kepada BP West Java Ltd (BP-WJ) sehubungan dengan tersendatnya pasokan gas di PLTGU Muara Karang dan PLTGU Tanjung Priok.Akibat kebocoran pipa gas (24 inci) di bawah laut dari lapangan gas APN milik BP, sistem kelistrikan di Jawa-Bali kembali kritis. Dengan alasan keamanan, BP-WJ juga telah mematikan sumur di lapangan gas APN.Saat ini tengah dilakukan investigasi untuk mengetahui penyebab dan besarnya kerusakan serta evaluasi rencana perbaikan. Perbaikan kemungkinan memerlukan waktu 2 minggu."Rencananya kita akan bertemu besok, tadinya pukul 08.00 tapi diundur pukul 14.00 WIB. Kalau kompensasi kita masih harus lihat kontraknya lebih dahulu, dan kita akan membahasnya besok sekalian kontraknya," kata General Manager (GM) Pusat Pengaturan dan Penyaluran Beban Jawa-Bali, Muldjo Adji, di kantor PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (23/5/2006).Sampai saat ini, ungkap Muldjo, BP baru menjelaskan masalah kebocoran pipa gas yang bisa diselesaikan dalam waktu 14 hari. Namun tidak dijelaskan penyebab dari kebocoran gas tersebut."Yang pasti karena kebocoran tersebut pasokan gas untuk pembangkit Tanjung Priok dan Muara Karang berkurang 260 mmscfd menjadi 140 mmscfd," kata Muldjo.Pengalaman sebelumnya, ungkap Muldjo, PLN pernah mengalami hal yang sama namun tidak dapat mengajukan kompensasi atas berkurangnya pasokan gas tersebut.Namun, lanjut Muldjo, jika PLN tidak memakai gas kurang dari kontrak yang ditandatangani PLN tetap harus membayar harga gas tersebut dengan biaya penuh.Untuk mengatasi kurangnya pasokan gas ini, PLN kini tetap berusaha mengoperasikan 2 unit pembangkit di Tanjung Priok dengan menggunakan bahan bakar high speed diesel (HSD)."Tapi untuk ini kita memerlukan biaya tambahan. Untuk kebutuhan dua pembangkit tersebut sekitar 1.600 kiloliter per hari atau Rp 8,2 miliar per harinya. Jika 14 hari itu butuh biaya Rp 115 miliar," papar Muldjo. (ir/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads