.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini masyarakat menghadapi tantangan dan ancaman ekonomi baru. Hal itu adalah kenaikan harga barang-barang alias inflasi.
Dia bilang bila dua tahun belakangan tantangan dan ancaman datang dari naik turunnya angka kasus COVID-19 di tengah pandemi. Namun, untuk kali ini tantangan dan ancaman muncul dari kenaikan harga-harga komoditas secara global.
"Kalau dulu ancaman dan tantangan untuk masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman adalah kenaikan harga dari barang-barang," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai melakukan rapat terbatas kabinet yang disiarkan langsung di Instagram Sekretaris Kabinet, Selasa (5/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani bilang kenaikan harga komoditas global telah menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah. Di satu sisi menguntungkan penerimaan negara, namun di sisi lain masyarakat bisa merasakan rambatan kenaikan harga ke barang-barang konsumsi hariannya.
Dia mengakui saat ini kenaikan harga komoditas global telah memberikan penerimaan besar kepada negara lewat perdagangan berbagai komoditas andalan Indonesia.
"Entah itu dari komoditas minyak, gas, batu bara, nikel, ataupun CPO. Itu berikan daya tambah dari sisi penerimaan negara," ungkap Sri Mulyani.
Namun, di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut. "Inilah yang perlu untuk diputuskan langkah-langkah kebijakannya," katanya.
Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo ingin agar Kementerian Keuangan bisa mengalokasikan kelebihan penerimaan yang didapatkan negara untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
"Dari sisi APBN, kita akan dukung langkah-langkah mengamankan masyarakat kita, utamanya yang mengalami tekanan dari dampak global yang memang dirasakan seluruh dunia," papar Sri Mulyani.
Secara lengkap, Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum keuntungan ekonomi, dan juga menjaga kesehatan APBN.
"Pak presiden minta kita lihat detil harga pangan dan energi kemudian mencari pilihan kebijakan yang kita ambil untuk bisa di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, dan juga menjaga kesehatan APBN," pungkas Sri Mulyani.
(hal/zlf)
