ADVERTISEMENT

Pengusaha Boleh Nggak Bayar THR? Ini Aturannya

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 05 Apr 2022 14:03 WIB
ilustrasi uang
Foto: iStock
Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan siap membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja sesuai aturan yang ditetapkan. Meski begitu, tidak bisa menutup mata bahwa ada sektor usaha UMKM yang masih sulit memenuhinya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit meminta pengusaha semacam itu diberi keringanan soal pemberian THR. Keringanan yang dimaksud adalah bisa menunda atau mencicil pemberiannya sesuai perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja (bipartit).

"Kita tidak tahu di dalamnya itu jadi memang kalau sudah soal begini pertama tentunya kalau ditanya apakah harus (beri THR), memang harus. Tapi kembali dalam pelaksanaan silakan kalau betul-betul tidak sanggup ya berunding lah dengan pekerja," kata Anton, Selasa (5/4/2022).

Lantas apakah boleh pengusaha semacam itu tidak membayar THR?

Dasar hukum pembayaran THR Keagamaan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dalam aturan itu, perusahaan wajib memberi THR kepada para pekerja paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Ini diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

"THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan," tulis Bab 1 Pasal 1 Permenaker tersebut.

Besaran THR ditetapkan sebesar 1 bulan upah bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus. Sedangkan bagi yang masa kerjanya kurang dari itu, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja x 1 bulan upah : 12.

"Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Sedangkan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja," bebernya.

Meski begitu, sejak pandemi COVID-19 dua tahun lalu, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) di mana mengizinkan pengusaha yang usahanya terdampak pandemi COVID-19 untuk menunda/mencicil pencairan THR melalui kesepakatan dengan pegawainya.

Untuk aturan di 2022, SE pencairan THR masih disiapkan dan rencananya akan dikeluarkan minggu ini. Kemenaker memberi bocoran bahwa tidak lagi mengizinkan perusahaan untuk mencicil THR.

"THR (2022) wajib, tidak ada lagi keringanan boleh dicicil," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri kepada detikcom, Minggu (3/4/2022).

Jika kedapatan perusahaan melanggar aturan pencairan THR 2022, akan ada sanksi menanti mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.

"Sanksi-sanksi tersebut pengenaannya dilakukan secara bertahap," tegas Indah.

Dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, aturan denda tertulis di Bab IV. Di situ dijelaskan bahwa pengusaha yang terlambat bayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

"Pengenaan denda tidak menghilangkan pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," tulisnya.



Simak Video "Nggak Boleh Tawar-menawar! Berikut Sederet Aturan Pemberian THR"
[Gambas:Video 20detik]
(aid/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT