.webp)
Konflik Rusia-Ukraina berdampak terhadap kenaikan harga komoditas di tingkat global. Kesejahteraan masyarakat pun menjadi pertimbangan prioritas bagi pemerintah dalam memutuskan berbagai kebijakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk terus memonitor kenaikan komoditas, khususnya pangan dan energi. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar hari ini, Jokowi juga memberikan arahan untuk mempertebal perlindungan sosial.
"Jadi, pemerintah memberikan subsidi langsung yang kemarin kepada 18,8 juta penerima Kartu Sembako, dan untuk 1,85 juta PKH non-BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), yang diberikan untuk bantuan subsidi selisih harga minyak goreng yang besarnya Rp 300 ribu untuk 3 bulan atau Rp 100 ribu/bulan/kpm. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini sudah bisa disalurkan," jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (5/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai untuk pangan kepada 2,5 juta PKL dan Pemilik Warung (PKLW). Adapun jumlah bantuan yang akan diterima sebesar Rp 300.000 untuk 3 bulan, dan akan disalurkan dalam bulan Ramadan. Pemerintah juga akan menggulirkan bantuan untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.
"Ada program yang diarahkan Bapak Presiden untuk pekerja, yaitu Bantuan Subsidi Upah untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, untuk sebanyak 8,8 juta pekerja, yang direncanakan sebesar Rp 1 juta dan akan diberikan dalam dua kali penyaluran," ungkap Airlangga.
Airlangga menambahkan sidang kali ini juga mengusulkan adanya Bantuan Presiden (Banpres) untuk Usaha Mikro. Bantuan ini rencananya akan diagendakan besarannya Rp 600 ribu per penerima dan dengan sasaran penerima di kisaran 12 juta.
Baca juga: Pemerintah Akan Batasi Pupuk Subsidi |
Selanjutnya, Airlangga juga menegaskan Jokowi juga meminta kenaikan harga pupuk harus menjadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan di dalam negeri terdapat penggunaan pupuk subsidi dan non-subsidi.
Airlangga menegaskan nantinya akan ada pembatasan penggunaan pupuk terkait dengan komoditas. Prioritasnya adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao. Pupuk yang disubsidi juga akan dibatasi, yaitu pupuk dengan jenis Urea dan NPK.
"Oleh karena itu, presiden mewanti-wanti subsidi pupuk harus tepat sasaran agar para petani bisa menerima pupuk, sehingga harga pupuk tidak mengakibatkan kelangkaan pupuk. Diharapkan upaya ini dapat mendorong ketersediaan pangan yang aman," pungkas Airlangga.
(fhs/hns)
