Kejagung Endus Dugaan Gratifikasi Ekspor Minyak Goreng, Kemendag Buka Suara

Aldiansyah Nurrahman - detikFinance
Rabu, 06 Apr 2022 15:09 WIB
Gedung Kementrian Perdagangan (Kemendag)
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum menyusul terjadinya dugaan gratifikasi terhadap ekspor minyak goreng yang diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kemendag memastikan pelayanan publik terkait perizinan ekspor tidak akan terganggu dan berjalan normal.

"Pelayanan perizinan ekspor berjalan normal dan tidak terganggu oleh adanya proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Kemendag akan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).

Menurut Suhanto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah memberikan arahan kepada seluruh pejabat di lingkungan Kemendag agar melakukan pelayanan dengan maksimal dan transparan.

"Sejak awal, Mendag meminta seluruh jajarannya berkomitmen menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan dan proaktif terhadap penindakan pelanggaran prosedur. Para pegawai juga diminta menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik," tuturnya.

Sebelumnya Kejagung meningkatkan status penanganan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng 2021-2022 dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Jaksa menilai ada penyalahgunaan penerbitan persetujuan ekspor dalam kasus tersebut.

Kejagung menyebutkan ada dua perusahaan yang tidak sesuai persyaratan dan prosedur, justru mendapatkan fasilitas persetujuan ekspor. Dua perusahaan itu adalah PT Mikie Oleo Nabati Industri (OI) dan PT Karya Indah Alam Sejahtera (IS). Keduanya dinyatakan mendapatkan persetujuan ekspor dari Kemendag.

"Kendati demikian, masyarakat luas terutama aparat penegak hukum diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, kita tidak menghakimi seseorang sebelum terbukti kesalahannya," pungkas Suhanto.

(ara/ara)