.webp)
Sederet bantuan langsung tunai (BLT) diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Kebijakan BLT ini justru disoroti Partai Demokrat, mereka mengungkit kritik Jokowi saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta soal program BLT yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Deputi Badan Pemenangan Pemilu PD Kamhar Lakumani, Jokowi pernah menolak pemberian BLT yang diinisiasi SBY. Dia menilai kritik dan penolakan itu sebagai langkah pencitraan Jokowi di masa lalu.
"Ini hanya menegaskan bahwa sejatinya beliau tak mengerti apa yang dikomentarinya. Apalagi saat itu (menjabat Gubernur DKI) sedang getol-getolnya pencitraan yang dilakukannya untuk menuju kursi presiden," kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di masa lalu, Jokowi memang pernah tak sepaham dengan pemberian BLT yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013. Alasannya, BLT hanya membuat masyarakat manja kepada pemerintah.
Dalam catatan detikcom, kala itu pemerintah SBY sedang merencanakan pemberian Balsem alias Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Bantuan diberikan sebagai kompensasi kenaikan BBM kala itu.
Secara pribadi, Jokowi yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta tak setuju dengan program Balsem sebagai kompensasi kenaikan BBM. Dia lebih sepakat bila dana diberikan untuk usaha produktif rakyat.
"Saya dari dulu emang nggak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan buat usaha-usaha produktif. Usaha-usaha kecil, usaha-usaha rumah tangga yang produktif, itu lebih baik," kata Jokowi di Balaikota, Jakpus, Senin (17/6/2013) silam.
"Dari dulu saya nggak setuju BLT, yang Balsem ini juga, semuanya," terangnya.
Soal program bantuan langsung, Jokowi menilai kebijakan itu kurang tepat. Pasalnya, bantuan langsung hanya memberikan pendidikan tidak baik bagi masyarakat. Menurutnya masyarakat bisa jadi manja dengan bantuan pemerintah.
"Seharusnya, tidak diberikan dalam bentuk Balsem seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," tegas Jokowi.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah memang wajar saja bila Jokowi saat ini memberikan BLT meskipun pernah mengkritiknya.
Bukan masalah menelan ludah sendiri, Trubus menilai pemberian BLT saat ini justru jadi kebutuhan. Namun, catatannya penyaluran BLT Jokowi harus lebih baik tata kelolanya dibandingkan yang dilakukan SBY.
"Iya wajar saja memang menggelontorkan BLT ini kan sekarang jadi kebutuhan, cuma seharusnya ada perbaikan tata kelolanya," ungkap Trubus, Kamis (7/4/2022).
Lanjut ke halaman berikutnya
Simak Video 'Jokowi Targetkan BLT Minyak Goreng Disalurkan Sebelum Lebaran':
