Dua Sikap Jokowi Soal BLT: Dulu Menolak, Kini Tebar di Mana-mana

Dua Sikap Jokowi Soal BLT: Dulu Menolak, Kini Tebar di Mana-mana

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 08 Apr 2022 03:45 WIB
Presiden Jokowi kembali menegur keras menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Terbaru di sidang kabinet paripurna kemarin. Sinyal reshuffle?
Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

BLT Bisa Bikin Masyarakat Manja

Meski tak menyalahkan sikap Jokowi menggelontorkan BLT, Trubus mengingatkan BLT rawan membuat masyarakat jadi ketergantungan dengan bantuan pemerintah.

Apalagi kalau setiap ada masalah ekonomi dan berpotensi menekan masyarakat, pemerintah mengambil jalan pintas memberikan BLT. Masyarakat pun jadi manja dan mengharapkan BLT untuk semua masalah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya memang ada hal yang tidak mendidik, masyarakat jadi manja. Ada persoalan edukasi. Takutnya masyarakat apa-apa jadi BLT, beras jadi BLT, minyak BLT, kedelai BLT. Kebanyakan BLT nggak bagus juga," kata Trubus.

Sebagai langkah jangka pendek, menurut Trubus BLT memang bisa jadi solusi. Namun, dia menilai pemerintah tetap harus mencari cara lain untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.

ADVERTISEMENT

"Untuk jangka pendek boleh lah, tapi jangka menengah dan panjang ini nggak bisa, nggak tepat. Nggak selamanya BLT terus," ungkap Trubus.

Dalam menghadapi inflasi misalnya, kenaikan harga di tengah masyarakat bisa saja ditanggulangi dengan intervensi pasar. Atau kalau perlu ada perbaikan tata kelola di pasar sehingga harga-harga bisa terjangkau.

"Harus ada formula baru, tata kelola pasar misalnya diubah. Harus ada skenario yang dilakukan agar harga-harga terjangkau dan ekonomi juga stabil," ungkap Trubus.

Sepaham dengan Trubus, Bhima menilai BLT tak bisa berdiri sendiri. BLT juga cuma kebijakan yang bisa mengatasi masalah dalam jangka pendek.

Bhima menilai masalah perekonomian yang memicu pemberian BLT harus tetap diselesaikan pemerintah. Misalnya, ada kenaikan barang yang signifikan di tengah masyarakat maka hal itu harus diselesaikan juga.

Misalnya saja masalah kenaikan harga minyak goreng, pemerintah memberikan BLT minyak goreng. Namun, bukan berarti setelah pemberian BLT masalah selesai, pemerintah menurut Bhima harus menyelesaikan masalah pada tata niaga minyak goreng sampai ke akarnya.

"Kalau mau efektif BLT nggak bisa berdiri sendirian, akar masalah kenaikan harga juga harus diselesaikan pemerintah," jelas Bhima.


(hal/ara)

Hide Ads