Gojek cs Perusahaan Transportasi Atau Bukan? Kemenhub: Bisa Iya Bisa Tidak

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 13 Apr 2022 15:44 WIB
Massa driver ojek online (ojol) masih berdemonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3/2018). Mereka menyuarakan tuntutan soal rasionalisasi tarif ojol. Massa juga menuntut legalitas angkutan online kendaraan roda dua.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Komisi V DPR mempertanyakan masalah transportasi online kepada Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi. Mereka meminta pendapat dari Kementerian Perhubungan apakah angkutan online bisa masuk menjadi angkutan umum atau tidak.

Awalnya, anggota komisi Hamka Baco Kady mempertanyakan apakah para aplikator angkutan online seperti misalnya Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain adalah perusahaan transportasi atau bukan.

Menurutnya, bila sudah ada kejelasan kedudukan dari aplikator pengaturan angkutan online menjadi angkutan umum akan mudah.

"Apakah aplikator semua ini masuk ke dalam perusahaan transportasi? Itu harus kita samakan pandangan dulu. Selama ini yang beruntung banyak adalah aplikator, ada hubungan kerja juga selalu muncul masalah," ungkap Hamka dalam rapat kerja yang dilakukan Rabu (13/4/2022).

Budi Setiyadi sendiri nampak bingung menjawabnya. Dia dilema untuk menyebutkan aplikator angkutan online merupakan perusahaan transportasi atau tidak.

Menurutnya aplikator angkutan online memang melakukan bisnis transportasi. Namun yang jadi persoalan yaitu ada beberapa aturan angkutan online tidak bisa dilakukan Kementerian Perhubungan.

"Ya atau tidak, bisa iya bisa tidak. Kami agak susah juga, kalau bilang iya ada unsur Kominfo juga. Tapi mereka itu memang masalah bisnisnya transportasi, tarifnya, supply demand-nya harusnya kita," jawab Budi.

Misalnya, pada masalah pengaturan tarif pos dan pengiriman makanan. Dia bilang hal itu semestinya diatur oleh Kemenkominfo. Meskipun pihaknya yang dikejar-kejar untuk mengaturnya.

"Kami juga mengalami kesulitan. Misalnya untuk food dan pos, kami nggak ada kewenangan ke sana. Tapi di situ ada kewenangan Kementerian Komunikasi, ada aturan menyangkut masalah standardisasi biayanya, tapi kita yang diminta atur tarifnya," ungkap Budi.

Dia bilang selama ini pihaknya sampai berhasil membuat beberapa aturan soal taksi dan ojek online hal itu didasarkan atas diskresi yang diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Ini ada diskresi Menteri Perhubungan karena melihat ini ada ekosistem terbentuk dan sudah ada di mana-mana," ujar Budi.



Simak Video "Kisah Driver Ojol Antar Makanan Saat Anaknya Meninggal Disebut Modus Belaka"
[Gambas:Video 20detik]
(hal/zlf)