Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, penyetopan sementar ekspor CPO itu akan berbuntut pada kehilangan devisa negara dari ekspor CPO.
"Selama satu bulan Maret 2022 ekspor CPO nilainya USS$ 3 miliar. Jadi estimasinya bulan Mei apabila asumsinya pelarangan ekspor berlaku 1 bulan penuh, kehilangan devisa sebesar US$ 3 miliar setara Rp 43 triliun akan terjadi dan angka itu setara 12% total ekspor non migas. Ini bisa ganggu stabilitas rupiah juga karena devisa ekspornya terganggu," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan juga mengaku terkejut dengan kebijakan tersebut. Meskipun dia juga sempat kagum atas keputusan yang diambil Jokowi itu.
Politikus dari PKB itu menilai kebijakan yang melarang sementara ekspor CPO tersebut harus dipertimbangkan ulang. Sebab akan memiliki dampak yang cukup besar.
"Saya sempat kagum dan kaget dengan ketegasan presiden namun kebijakan ini harus dipikir-ulang secara mendalam karena berdampak luas ke rakyat dan membuat pasar dan rantai pasok menjadi tidak ada kepastian," tuturnya dikutip Minggu (24/4/2022).
Menurut data yang dia miliki ada 6 juta hektare (ha) lahan petani sawit rakyat, dengan petani yang berjumlah 2,7 juta kk. Mereka diyakini akan mengalami pukulan langsung yang cukup serius.
"Karena 40% kebun sawit adalah kebun rakyat yang sudah bertahun-tahun harga buah tandan di bawah biaya perawatan, dan saat baru menikmati sedikit perbaikan sudah langsung dikoreksi," terangnya.
"Masalahnya adalah 85% CPO Indonesia itu menjadi kekuatan andalan ekspor nasional, hanya 15% yang digunakan untuk kebutuhan lokal sebagai minyak goreng dan lain-lain, bila ekspor dihentikan, akan membuat tangki penyimpanan tidak mampu lagi menampung sehingga akan banyak pabrik yang stop produksi dan berdampak kepada nasib pekerja," tambahnya.
Daniel memperkirakan penerimaan negara yang sekitar Rp 500 triliun akan hilang jika ekspor CPO dihentikan. Padahal penerimaan dari pajak ekspor yang nilainya US$ 160 per ton cpo ini bisa menjadi sumber berbagai subsidi untuk rakyat dan pembangunan.
"Kelangkaan minyak goreng di pasar karena lebih disebabkan oleh pengaturan perdagangan, akibat kebijakan ekspor tidak dikawal dan dikontrol ketat, termasuk tata kelola yg salah selama ini, jadi kita mendorong presiden untuk melakukan kalkulasi yang mendalam dan mengoreksinya secara jitu," ucapnya.
Simak Video "Ironi Negeri Kaya Sawit, Cari Minyak Goreng Saja Sulit"
[Gambas:Video 20detik]
(das/das)
