Pekerja Kena PHK Bisa Dapat BLT Rp 5 Juta, Simak Syaratnya

Kholida Qothrunnada - detikFinance
Senin, 25 Apr 2022 14:49 WIB
Ilustrasi THR Lebaran 2022
Foto: Dok.Detikcom
Jakarta -

Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih bisa mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal sebesar Rp 5 juta. BLT tersebut masuk ke dalam program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP).

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pernah menjelaskan bahwa JKP adalah bukti negara atau pemerintah hadir memberikan perlindungan kepada para pekerja ter-PHK. Ia juga menjelaskan sumber pendanaan JKP berasal dari pemerintah.

"Sumber pendanaan iuran JKP berasal dari pemerintah (dibayarkan pemerintah 0,22 persen dari upah per bulan) dan rekomposisi iuran (0,24 persen dari upah per bulan) dengan maksimal besaran upah Rp 5 juta setiap bulan," kata Ida dalam keterangan tertulis, ditulis Senin (25/4/2022).

Kriteria Penerima BLT Program JKP

Adapun kriteria penerima yang mendapat BLT adalah sebagai berikut:

  • WNI yang belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta,
  • pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)
  • Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan.

Syarat Mendapatkan BLT Program JKP

Ada tiga syarat yang berhak menerima program JKP, antara lain:

  • Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami PHK, baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT),
  • Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK.
  • Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berkeinginan bekerja kembali

Lebih lanjut Ida menegaskan bahwa program JKP ini merupakan program yang melengkapi program jaminan sosial ketenagakerjaan Indonesia. Beberapa jaminan sosial lainnya yang saat ini masih berlaku di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

"JKP adalah salah satu langkah strategis yang sangat penting sekaligus tonggak baru dalam sejarah jaminan sosial ketenagakerjaan kita," pungkas Ida.

Sebagai informasi, JKP merupakan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan secara lebih operasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2021 tentang JKP dan Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

(fdl/fdl)