Buruh menuntut redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial dalam aksi peringatan May Day pada 14 Mei mendatang. Salah satunya jaminan sosial itu ialah jaminan makanan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, tidak boleh ada yang kelaparan di negara yang kaya. Maka itu, orang yang tidak mampu perlu mendapat bantuan dalam bentuk jaminan sosial.
"Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya, bentuknya apa, bukan BLT, bukan bansos. Karena BLT dan bansos hanya ketika negara krisis, atau ketika menjelang pemilu, atau ketika pemerintah sedang membutuhkan dukungan rakyat," katanya dalam konferensi pers, Kamis (5/5/2022).
"Dia berbentuk jaminan sosial. Kalau jaminan sosial berarti setiap tahun negara wajib mencantumkan dalam APBN. Seperti jaminan kesehatan ada PBI, jaminan kecelakaan kerja melalui BPJamsostek, jaminan kematian, jaminan hari tua dan sebagainya," sambungnya.
Jaminan makanan itu, misalnya, setiap orang miskin atau tidak mampu mendapat uang tunai Rp 500 ribu per bulan. Dengan demikian, orang bisa makan dan tidak kelaparan.
Uang itu, tambahnya, diberikan kepada tukang becak, pedagang kecil, anak jalanan, pengemis, buruh korban PHK, buruh outsourcing, dan lain-lain.
Said Iqbal mengatakan, anggaran yang dikucurkan pemerintah relatif kecil untuk program ini. Terpenting, kata dia, tidak ada orang Indonesia yang kelaparan.
"Kalikan jumlah orang miskin 27 juta orang sekarang, katakan kita bulatkan 30 juta orang, maka Rp 500 ribu kali 30 juta orang membutuhkan anggaran sebulannya adalah Rp 15 triliun. Rp 15 triliun kali 12 adalah Rp 180 triliun, kecil, yang penting orang Indonesia tidak boleh ada yang kelaparan," ujarnya.
Simak Video "Massa Demo Buruh di DPR Bubar, Tinggalkan Coretan Cacian"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/zlf)
