Pengusaha Tolak Karyawan WFH, Produktivitas Turun hingga Kerjaan Numpuk

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 08 Mei 2022 17:59 WIB
Ilustrasi WFH
Foto: Ilustrator: Edi Wahyono
Jakarta -

Pengusaha menolak apabila para pegawainya harus bekerja dengan sistem work from home alias WFH selama seminggu ke depan. Pemerintah menganjurkan sistem kerja WFH untuk mengurai kepadatan arus balik setelah mudik di jalan.

Dengan sistem WFH yang dapat bekerja secara remote dan fleksibel diharapkan para pekerja dapat kembali dari kampung halaman setelah arus balik selesai. Anjuran ini akan dilakukan para PNS mulai besok.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi pengusaha tak bisa melakukan anjuran WFH ini. Dia bilang sektor swasta butuh banyak tenaga untuk menggenjot produktivitas.

"Kita kan dituntut produktivitas, kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa apa-apa. Takutnya, khawatirnya, ini (WFH) bisa bikin produktivitas turun," jelas Diana kepada detikcom, Minggu (8/9/2022).

Menurutnya, saat ini ekonomi mulai tumbuh kembali setelah sempat lesu di tengah pandemi. Banyak sektor usaha yang mulai membangun kembali kapasitasnya.

Misalnya saja, sektor industri dan pabrik saat ini permintaan mulai pulih dan membludak maka dari itu perusahaan butuh tenaga lebih banyak untuk mempercepat kapasitas produksinya. Apalagi industri yang berhubungan dengan barang konsumsi.

"Sepertinya kalau untuk sektor swasta kan pandemi ini kita lagi membangun. Butuh tenaga banyak. Beda dengan ASN. Kalau untuk swasta kami nggak bisa terapkan itu," kata Diana.

"Apalagi industri yang hubungannya dengan konsumsi," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menambahkan saat ini pekerjaan sudah menumpuk dan harus diselesaikan setelah libur panjang liburan.

Maka dari itu karyawan harus masuk langsung ke tempat kerja, bukan lagi WFH. Apalagi untuk sektor-sektor usaha yang menuntut karyawan hadir ke tempat kerja untuk bekerja. Menurutnya, cukup banyak sektor usaha yang karyawan wajib datang langsung.

"Sekarang ini kan kita pekerjaan sudah menumpuk ini kayak gunung es, aktivitas ekonomi kembali, dan kemarin libur seminggu. Maka ini harus segera dikerjakan semuanya. Kalau ditambah WFH lagi gimana caranya," ungkap Nurjaman kepada detikcom.

"Kan kalau sektor swasta, kayak industri ini misalnya kebanyakan karyawan lapangan bukan administratif yang bisa WFH," lanjutnya.

Khusus sektor industri menurutnya tak lagi bisa kapasitas pekerja harus dibatasi persen-persenan. Menurutnya, pemulihan permintaan karena adanya pemulihan ekonomi telah terjadi. Maka dari itu kapasitas kerja dari karyawan harus dimaksimalkan.

"Untuk dunia industri saya yakin nggak mungkin bisa lagi WFH, mau 50% dulu atau bagaimana nggak bisa. Industri kita ini harus jalan baru recovery ekonomi kita masak mau ditahan lagi. Biar cuma seminggu juga terasa ini," papar Nurjaman.

(hal/dna)