Komisi Eropa sedang menyiapkan aturan baru yang memudahkan pemerintah Uni Eropa menyita aset oligarki atau orang kaya yang terkena sanksi karena hubungan mereka dengan Kremlin. Proposal legislatif yang akan diumumkan pada 25 Mei akan menciptakan kerangka hukum bersama untuk menghukum orang yang menghindari atau melanggar sanksi Uni Eropa.
"Kami sedang mengerjakan sebuah alat bagi Eropa untuk memungkinkan penyitaan di mana-mana di semua negara Uni Eropa," kata Didier Reynders, European Commissioner for Justice dikutip dari Reuters, Rabu (11/5/2022).
Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Uni Eropa untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan menghukum para elit yang dekat dengan Kremlin setelah invasi ke Ukraina. Aturan baru akan berlaku juga untuk orang-orang yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa di masa lalu atas krisis lain, termasuk Suriah, Korea Utara, atau Iran.
Reynders mengatakan alat hukum baru akan membuat pelanggaran atau upaya untuk mengabaikan sanksi sebagai tindak pidana di mana-mana di Uni Eropa. Alat hukum ini bisa menargetkan orang-orang uyang mencoba mentransfer aset mereka kepada anggota keluarga dalam upaya melindungi aset mereka.
Banyak aset oligarki saat ini sulit untuk disita atau bahkan dibekukan karena terdaftar sebagai milik anggota keluarga.
Uni Eropa telah menyetujui pembekuan aset untuk ratusan pengusaha dan pejabat Rusia sejak dimulainya perang Ukraina. Tetapi, dalam penerapannya menghadapi kendala hukum dan kesulitan dalam mengidentifikasi pemilik aset yang sebenarnya, seperti real estat, kapal pesiar, atau rekening bank.
Sanksi Uni Eropa saat ini hanya mengizinkan pembekuan aset individu dan perusahaan yang masuk daftar hitam. Di beberapa negara Uni Eropa masih memungkinkan pemilik untuk terus menggunakan aset mereka.
(acd/dna)
