Harga Beli Sawit Jeblok 50%, Petani Teriak Minta Jokowi Cabut Larangan Ekspor!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 17 Mei 2022 11:59 WIB
Lantaran Kebijakan Plin-Plan Larangan Ekspor Sawit Indonesia, Malaysia Lebih Unggul di Pasar India
Foto: ABC Australia
Jakarta -

Para petani kelapa sawit mendesak pemerintah Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut larangan sementara ekspor kelapa sawit. Petani mengeluh harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok setelah adanya larangan ekspor.

"Seluruh organisasi petani sawit SPKS, FORTASBI, ASPEKPIR, POPSI dan SPI meminta Presiden Joko Widodo untuk mencabut larangan sementara ekspor CPO," kata para petani dalam keterangan bersama, dikutip Selasa (17/5/2022).

Kebijakan larangan ekspor telah diberlakukan sekitar 2 minggu dan menurut para petani kebijakan itu elah menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Salah satunya adalah turunnya harga TBS di seluruh Indonesia dengan penurunan sekitar Rp 1.000-1.500 per kilogram.

Sebagai contoh, harga TBS petani di Sulawesi saat ini hanya berkisar Rp 1.500 per kilogram dari harga sekitar Rp 3.000 per kilogram sebelum kebijakan pelarangan ekspor CPO. Artinya, ada penurunan harga TBS hingga menyentuh 50%.

"Kondisi yang sama juga tentunya sama dengan daerah-daerah lainnya mulai dari wilayah sumatera sampai Kalimantan," kata para petani.

Tidak hanya penurunan harga TBS, petani juga menyatakan dihadapkan dengan banyaknya pabrik kelapa sawit yang tutup. Pabrik-pabrik itu tutup dengan alasan tangki-tangki penampungan CPO penuh, sehingga petani tidak bisa menjual TBS-nya.

Petani mengklaim sudah banyak penguasaan pasar oligopoli di ranah tata kelola kelapa sawit. Mereka mengatakan sudah banyak pengusaha sawit kakap yang perusahaannya mengontrol bisnis dari industri hulu ke hilir.

"Kebijakan kita sangat lemah dan cendrung mendukung oligarki sawit sejak lama yang membuka ruang bagi mereka menguasai lahan skala besar dan juga ikut memberi ruang bagi mereka untuk menguasai industry sawit di level tengah dan hilirnya," jelas para petani.

Para petani sawit menyatakan sejauh ini hanya menjadi penyedia bahan baku, belum ada satupun kelembagaan petani yang memiliki pabrik sendiri dan mengolah TBS menjadi hasil sawit. Misalnya, menjadikan kelapa sawit sampai minyak goreng.

"Saat ini waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mendukung kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS," tegas para petani.

(hal/dna)