KKP Simulasikan PNBP Pascaproduksi di Pelabuhan Mayangan

Dea Duta Aulia - detikFinance
Sabtu, 21 Mei 2022 11:15 WIB
KKP
Foto: dok. KKP
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melakukan simulasi penerapan pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Jawa Timur. Hal ini untuk memperkuat kesiapan pelabuhan perikanan dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kegiatan tersebut dilakukan agar dapat memberikan keadilan berusaha serta untuk menekan terjadinya pungutan liar kepada nelayan atau usaha perikanan.

"Penarikan PNBP pascaproduksi ini dapat memberikan keadilan berusaha. Jumlah PNBP yang dibayarkan sesuai dengan hasil tangkapan melalui sistem penarikan PNBP pascaproduksi, sehingga dapat menekan terjadinya pungutan liar kepada nelayan maupun usaha perikanan," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/5/2022).

Adapun mekanismenya, Direktur Kepelabuhanan Perikanan DJPT Tri Aris Wibowo menjelaskan simulasi tersebut dilakukan melalui uji coba penimbangan ikan hasil tangkapan dengan elektronik dan penerapan modul aplikasi pendataan pendaratan ikan untuk PNBP Pascaproduksi/Sistem Kontrak.

"Kegiatan ini merupakan rangkaian bimbingan teknis (bimtek) tahap kedua untuk verifikator dan pengolah data di pelabuhan perikanan yang diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari 44 Pelabuhan Perikanan terdiri dari UPT Pusat, UPT Daerah dan PP Perintis yang berada di kawasan Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT dan Kalimantan," katanya

Tri Aris menjelaskan PPP Mayangan dijadikan tempat pelaksanaan simulasi tersebut karena termasuk pelabuhan pangkalan bagi 300 kapal penangkap ikan dengan izin pusat untuk melakukan bongkar muat hasil penangkapan ikan. Adapun daerah operasionalnya sejumlah kapal tersebut beroperasi di daerah penangkapan ikan WPPNRI 713 dan 718.

Kegiatan ini pun bukan baru pertama kali dilaksanakan, Tri menjelaskan sebelum KKP pernah melakukan hal serupa di 22 pelabuhan perikanan.

"Sebelumnya kegiatan yang sama diselenggarakan di Ambon bulan April lalu diikuti oleh 48 petugas verifikator dan pengolah data yang berasal dari 22 pelabuhan perikanan UPT Pusat, PP Perintis dan UPT Daerah dari kawasan Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua," katanya.

Sementara itu, Kepala PPP Mayangan Ichsan Budianto menuturkan pihaknya telah mempersiapkan sejumlah persiapan terkait pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur dari sisi fasilitas atau sumber daya manusia.

"Dari segi SDM kami sudah siapkan para petugas pengolah data dan verifikator, termasuk para syahbandar di pelabuhan perikanan yang nantinya akan menangani penarikan PNBP pascaproduksi dalam kebijakan penangkapan ikan terukur ini," katanya.

Ichsan berharap melalui kegiatan ini maka terciptanya kesepahaman antara pengusaha perikanan dan pemerintah.

"Kebijakan penangkapan ikan terukur ini selain bertujuan meningkatkan kekuatan ekonomi negara juga untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dari sisi ekologinya," tutup Ichsan.

(prf/ara)