Biden Dilarang Masuk Rusia, Trump Bebas Melenggang

Biden Dilarang Masuk Rusia, Trump Bebas Melenggang

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 23 Mei 2022 12:19 WIB
Trump vs Biden
Foto: Trump vs Biden (Tim Infografis: Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Sabtu merilis daftar terbaru berisi hampir 1.000 orang Amerika yang secara permanen dilarang memasuki negara itu, sebuah bentuk tamparan simbolis sebagai tanggapan atas sanksi keras yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat atas invasi brutalnya ke Ukraina pada Februari lalu.

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden sejak pertengahan Maret lalu telah dilarang mengunjungi Rusia, begitu pula Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan.

Tetapi pada daftar yang telah diperbarui sekarang, nama Wakil Presiden Kamala Harris, serta putra Biden yang dilanda skandal Hunter Biden, pendiri Facebook Mark Zuckerberg, dan Hillary Clinton, mantan menteri luar negeri dan ibu negara tercantum di dalamnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aktor Morgan Freeman dan investor miliarder George Soros juga masuk dalam daftar. Dukungan filantropis Soros untuk tujuan liberal, dan kelompok-kelompok di bekas blok Soviet, telah membuatnya menjadi momok bagi Rusia dan ahli teori konspirasi sayap kanan.

Jen Psaki, yang hingga bulan ini menjabat sebagai sekretaris pers Gedung Putih Biden, memposting tweet sarkastik tentang daftar tersebut pada Sabtu malam.

ADVERTISEMENT

"Saya kira kita harus membatalkan perjalanan keluarga Agustus ke Moskow ...," ujar Psaki dalam tweet tersebut.

Trump menjadi salah satu nama dari sekian pejabat politik AS yang tidak ada dalam daftar 963 orang Amerika yang dilarang.

Selama bertahun-tahun, Trump telah memuji Presiden Rusia Vladimir Putin dan mengkritik penyelidikan atas campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016 yang berakhir dengan kemenangan Trump atas saingannya dari Partai Demokrat, Clinton.

Lihat juga video 'Rudal Rusia Hancurkan Suplai Senjata AS dan Eropa di Ukraina':

[Gambas:Video 20detik]



Bersambung ke halaman selanjutnya.

Trump dimakzulkan pada tahun 2019 karena menahan bantuan militer yang dialokasikan secara kongres ke Ukraina sambil menekan presiden yang baru terpilih saat itu, Volodymyr Zelenskyy, untuk mengumumkan penyelidikan terhadap Joe Biden, yang pada saat itu adalah kandidat Demokrat terkemuka untuk Gedung Putih.

Mantan Presiden Barack Obama dan wakil presiden Trump, Mike Pence, juga tidak ada dalam daftar, tetapi saudara laki-laki Pence, Rep. Greg Pence, R-Ind., dilarang. Begitu juga 211 rekan Greg Pence dari Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, bersama dengan 224 anggota Demokrat dari kedua kamar kongres.

Anggota DPR GOP juga berada dalam daftar yang dilarang tersebut, termasuk dua pendukung Trump dari Partai Republik, Matt Gaetz dari Florida dan Paul Gosar dari Arizona.

Yang juga masuk di dalam daftar tersebut adalah dua anggota DPR dari Partai Demokrat yang sikap kebijakannya sangat progresif dibenci oleh Trump World yaitu Rep. Alexandria Ocasio-Cortez dari New York, dan Rep. Ilhan Omar dari Minnesota.

Begitu pula Ketua DPR Nancy Pelosi, D-Calif., yang pekan ini juga dilarang menerima komuni oleh uskup agung Keuskupan Agung Katolik Roma San Francisco karena dukungannya terhadap hak aborsi.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita negara Rusia RIA, Kementerian Luar Negeri mengatakan, "Sanksi balasan Rusia bersifat paksaan dan ditujukan untuk memaksa rezim Amerika yang berkuasa mengubah perilakunya" dan mengakui "realitas geopolitik baru."

Kementerian juga menuduh AS mencoba memaksakan tatanan dunia berbasis aturan neo-kolonial di seluruh dunia.

Kementerian mengatakan bahwa tindakan permusuhan yang diambil oleh pemerintah AS menjadi bumerang kembali untuk memukul Amerika Serikat sendiri dan akan terus menerima penolakan yang layak.

Rusia juga telah melarang ratusan orang Kanada untuk masuk ke negaranya, di antaranya Perdana Menteri Justin Trudeau dan Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, dan ratusan anggota Parlemen Inggris.


Hide Ads