RI Payah Soal Utang Luar Negeri
Senin, 05 Jun 2006 11:10 WIB
Jakarta - Indonesia selama ini ternyata sangat payah soal utang luar negeri. Bukan soal membayarnya, tapi Indonesia sangat memble dalam hal pemanfaatan utang luar negeri itu.Lemahnya kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri itu karena tiga hal yakni pelaksanaan proyek yang kurang efektif, adanya penambahan biaya karena ada hambatan dalam pelaksanaan proyek dan kesinambungan proyek yang rendah."Oleh karena itu, harus ada langkah komprehensif agar pinjaman luar negeri tepat pada sasaran," ujar Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2006).Langkah komprehensif yang akan ditempuh antara lain dari sisi kebijakan, pemerintah tengah menyusun RUU mengenai pinjaman dan hibah luar negeri. Dari sisi SDM, pemerintah akan mencoba meningkatkan kemampuan pengelolaan utang. Dalam bahan rapat kerja dijelaskan bahwa jumlah pinjaman proyek untuk tahun anggaran 2006-2007 mencapai US$ 18,470 miliar. Dari jumlah itu, yang akan terserap pada tahun 2006 diperkirakan hanya US$ 4,014 miliar.Per Maret 2006, pinjaman proyak yang terserap sebesar US$ 2,092 miliar, dengan dana pendamping mencapai US$ 409,79 juta. Pinjaman proyek itu berasal dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Bank Pembangunan Asia (ADB), Japan Bank for International Corporation (JBIC), lembaga bilateral dan multilateral serta kredit ekspor.Untuk pinjaman dari IBRD mencapai US$ 3,078 miliar, dengan jumlah yang diserap US$ 967 juta. Pinjaman ADB berjumlah US$ 2,93 miliar dan yang terserap US$ 741 juta, JBIC jumlah pinjaman US$ 7,254 miliar terserap US$ 1,334 miliar.Sementara dari lembaga bilateral US$ 1,768 miliar terserap US$ 170 juta dan multilateral US$ 422,7 juta terserap US$ 55,22 juta dan fasilitas kredit ekspor US$ 3,011 miliar terserap US$ 746,63 juta.Untuk cicilan pokok utang luar negeri pada tahun 2007 mencapai US$ 5,99 miliar atau Rp 55,7 triliun. Sementara pembayaran bunga US$ 2,88 miliar atau Rp 26,8 triliun.
(qom/)











































