Bappebti Janji Bikin Pusat Pengaduan Korban Investasi Bodong

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 25 Mei 2022 15:25 WIB
Ilustrasi investasi bodong
Foto: Dok.Detikcom: Ilustrasi investasi bodong
Jakarta -

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan menyediakan layanan call center untuk masyarakat. Hal ini untuk membangun pusat pengaduan masyarakat.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan melalui call center itu masyarakat bisa lebih mudah mendapat informasi terkait investasi legal atau ilegal. Call center ini ditargetkan bisa selesai dalam 30 hari ke depan.

"Terkait call center ini sudah menjadi rencana kerja saya. Jadi intinya bagaimana supaya masyarakat ketika mau melihat ini investasi legal atau ilegal itu lebih mudah, intinya seperti itu mudah-mudahan ini dalam satu bulan bisa kami beresin yang call center ini, terus website kami yang lebih friendly, kira-kira seperti itu," kata Didit dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (25/5/2022).

Selain bertanya, masyarakat juga bisa mengadukan masalah jika menjadi korban investasi ilegal, termasuk permasalahan investasi robot trading. Meskipun, diakui adanya call center ini kemungkinan tidak bisa langsung menyelesaikan masalah.

"Andai kata kami tidak bisa menangani, minimal kami mendengarkan apa keluhan mereka dan kami akan menyampaikan ke mana-mana. Kami prinsipnya adalah no wrong door jadi mau nanya apapun kami oke-oke saja, nanti tinggal kami sampaikan. Belum tentu kami bisa langsung selesaikan, iya, tapi kami akan menerima itu," tuturnya.

Selain itu, layanan call center juga diakui akan terbatas. Misalnya hanya bekerja melayani masyarakat di jam kerja.

"Tentu kami punya keterbatasan hanya di jam kerja misalnya, kira-kira seperti itu, tidak bisa 24 jam misalnya. Tetapi bayangan saya, Saya punya saluran di mana masyarakat bisa menghubungi kami menanyakan permasalahan mereka," jelasnya.

Adanya layanan call center itu menjadi kesimpulan rapat antara Bappebti dan Komisi VI DPR RI. Bappebti juga diminta agar memberi sanksi tegas terhadap penyelewengan yang terjadi.

"Termasuk pelarangan penjualan langsung (direct selling) dalam market place," tulis salah satu bagian kesimpulan.

(aid/hns)