Pemerintah Belum Bayar Utang Raskin ke Bulog Rp 1,6 Triliun

Jakarta - Sejak tahun 2002 hingga 2006 pemerintah masih memiliki utang atas subsidi beras rakyat miskin (raskin) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) senilai Rp 1,6 triliun."Bulog tetap berkoordinasi dengan Departemen Keuangan (depkeu) untuk menyelesaikan piutang tersebut," kata Direktur Keuangan Bulog Saean Achmadi.Hal itu disampaikan Saean, usai acara Aksi Peduli Kemanusiaan Serikat Karyawan Bulog untuk gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah, di Gedung Bulog, Jalan Gatot Subroto, Jakarta (5/6/2006).Untuk penyelesaian piutang pemerintah sebesar Rp 1,6 triliun tersebut, Bulog masih menunggu verifikasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."Kita harapkan tidak lama, paling sekitar 2-3 bulan sudah rampung sehingga tak mengganggu cash flow Bulog," ujar Saean.Tahun ini subsidi raskin Bulog sebesar Rp 5,3 triliun. Sedangkan untuk tahun depan, Bulog menyiapkan dua alternatif penganggaran raskin. Pertama, dengan sasaran 15,5 juta rumah tangga miskin (RTM) dan alokasi 20 kilogram (kg) per RTM per bulan selama 12 bulan dengan harga beras Rp 1.500/kg. Untuk ini diperlukan 3.720.791 ton beras dengan jumlah subsidi Rp 11,915 triliun.Kedua, dengan sasaran 15,5 juta RTM dan alokasi 20 kg per RTM per bulan selama 12 bulan dengan harga beras Rp 2.000/kg. Alternatif kedua ini memerlukan 3.720.791 ton beras dengan jumlah subsidi Rp 10,055 triliun.Dijelaskan Saean, sejak pemerintah mencabut Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), untuk menjalankan kegiatan operasionanya Bulog harus menggunakan pinjaman dari bank dengan bunga komersial. Pinjaman tersebut berasal dari tiga bank yaitu BRI, Bukopin dan Bank Mandiri dengan bunga komersial JIBOR plus 3,5 persen.Saean menambahkan, hasil verifikasi BPK mencatat total aset Bulog sebesar Rp 16 triliun, yang terbanyak dari beras sejumlah 1,5 juta ton beras. Aset lainnya, berasal dari tanah dan gedung. (ir/)