Urus Minyak Goreng, Luhut Bakal Larang Perusahaan Sawit Ngantor di Luar Negeri

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 26 Mei 2022 20:00 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia bakal diwajibkan untuk memiliki kantor pusat di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal ini diungkapkan Luhut saat memberikan arahan dalam Seminar Nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL). Luhut yang baru saja ditugasi mengurus tata kelola minyak goreng mengatakan perusahaan sawit harus diaudit.

Luhut bahkan menyinggung ternyata masih banyak perusahaan kelapa sawit yang kantor pusatnya tidak berada di Indonesia, melainkan di luar negeri. Hal itu membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak.

Usai diaudit, Luhut bilang harus ada aturan kewajiban yang menetapkan agar semua perusahaan minyak goreng punya kantor pusat di Indonesia.

"Saya lapor pak Presiden, pak headquarters-nya harus pindah semua ke sini (Indonesia). Bayangkan dia punya ada 300-600 hektare, headquarters di luar negeri dan bayar pajak di luar negeri," ungkap Luhut dalam seminar yang disiarkan virtual melalui YouTube, Rabu (25/5/2022).

"Not gonna happen! You have to move your headquarters to Indonesia," tegasnya.

Luhut mengatakan dalam menjalankan tugas minyak goreng, dia akan menyisir masalah dari hulu industrinya. Tepatnya pada masalah di perkebunan sawit.

"Begitu Presiden minta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng. Tidak. Saya sampai ke hulunya," papar Luhut.

Dia bilang sebetulnya semua perusahaan perkebunan kelapa sawit harus diaudit. Semua data mengenai perusahaan kelapa sawit harus diketahui, mulai dari luas lahan kebunnya bahkan sampai ke struktur perusahaannya. Termasuk juga kantor pusat perusahaannya.

"Semua ini kelapa sawit harus kita audit sebenarnya supaya tahu luas berapa, plasma berapa, yield berapa, produksi berapa, dan kemudian di mana headquarters-nya," ujar Luhut.

(hal/eds)