.webp)
Kebijakan domestic market obligation (DMO) beserta domestic price obligation (DPO) untuk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sudah mulai berlaku. Artinya minyak goreng sudah tidak lagi disubsidi.
Namun berdasarkan pemantauan detikcom di lapangan, penerapan kebijakan itu justru membuat pedagang minyak goreng di pasar ogah berjualan minyak goreng. Salah satu alasannya karena takut.
Seperti di Pasar Tebet Timur, mayoritas pedagang sembako sejak kemarin tidak menjual minyak goreng. Ada sekitar 4 pedagang sembako yang ditemui detikcom, keempat pedagang itu memilih tidak menjual minyak goreng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dwi salah satunya. Dia menjelaskan, sejak kemarin para pedagang sudah mendapatkan surat edaran dari pengelola pasar bahwa harga jual minyak goreng tak boleh lebih dari Rp 16.000 per kg.
"Sekarang kita nggak jualan dulu. Kemarin di awal Juni dapat surat edaran dari pasar kalau harga jualannya harus di Rp 16 ribu, ya makanya kan susah," terangnya kepada detikcom di Pasar Tebet Timur, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Dwi menambahkan, jika mereka harus menjual di harga Rp 16.000 maka pedagang akan rugi. Sebab dia mengaku harga beli dari distributor juga di angka Rp 16.000 per kg atau bisa lebih tinggi.
"Dari kita sendiri nggak bisa jualnya, karena harga-harga di luar sana saja itu semuanya di atas Rp 16.000. Nggak nutup modal. Ya kalau marginnya ada mah mungkin bisa dipikirkan, ini kalau nggak ada marginnya kita nggak bisa jualan, dari pada rugi," tambahnya.
Tak hanya itu, selain takut rugi, para pedagang di Pasar Tebet Timur juga takut menjual minyak goreng, karena ternyata mereka diawasi oleh Kepolisian.
"Dua hari ini kita setop karena takut ada apa-apa, karena setiap hari ada yang ngawasin dari Polres," tutupnya.
(das/ang)
