ADVERTISEMENT

Pengusaha Sentil Kepala Urusan Migran soal 147 Pekerja Batal ke Malaysia

Aulia Damayanti - detikFinance
Sabtu, 04 Jun 2022 10:31 WIB
Sejumlah penghuni beraktivitas di kawasan Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (5/1). Perlu diketahui saat ini tower 1,2,3 dan 5 Rusun Nagrak digunakan untuk tempat isolasi mandiri Pekerja Migran Indonesia.
Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) melaporkan sebanyak 147 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang gagal berangkat ke Malaysia.

APJATI menyesalkan dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dan posisi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani. Sekretaris Jenderal APJATI Kausar N Tanjung mengatakan, alasan dari Benny tidak mengizinkan 147 pekerja itu berangkat, tidak berdasar.

Kausar menjelaskan, bahwa alasan Benny tidak mengizinkan 147 pekerja itu berangkat karena PMI itu tidak menggunakan visa kerja tetapi hanya menggunakan visa rujukan.

Lebih lanjut, keterangan Benny merujuk pada pasal 13 butir f, UU 18 Tahun 2017. Ketentuan itu menyebutkan, bahwa untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki visa kerja.

Sementara, menurut Kausar, visa rujukan yang dikeluarkan pemerintah Malaysia itu merupakan dokumen resmi ketenagakerjaan dari pemerintah Malaysia bagi pekerja asing yang bekerja di negaranya.

Hal itu disebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagai aturan turunan UU No 18 Tahun 2017 pasal 15 menjelaskan P3MI memfasilitasi proses pengurusan visa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan negara tujuan penempatan.

Berdasarkan aturan itu, Kausar mengatakan visa rujukan itu menjadi dasar hukum penempatan PMI ke Malaysia selama ini. Data resmi dari BP2MI pada 2019, 2020, 2021 dan 2022 tercatat penempatan ke Malaysia dengan menggunakan visa yang sama yaitu visa rujukan.

Kausar juga mengungkap, pada hari yang sama ketika tidak diizinkannya 147 PMI dari NTB berangkat ke Malaysia, ada penempatan PMI dari Sumatera Utara juga menggunakan visa rujukan pada 2 minggu sebelumnya.

"Jadi sebenarnya, tidak ada masalah dengan visa rujukan itu," kata Kausar.

Bagi Kausar tindakan Benny Ramdhani ini serta konferensi pers yang digelarnya dengan narasi yang tidak tepat dan menyinggung berbagai pihak di internal pemerintah dan Negara lain menjadi pertanyaan besar.

Pelarangan Benny Ramdhani itu terjadi justru setelah MoU penempatan PMI ke Malaysia ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Sumber Manusia yang saksikan Bapak Presiden Joko Widodo dan Yang Dipertuan Agung Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yakob pada 1 April 2022.

Tindakan Benny Ramdhani ini menurut Kausar tidak saja berdampak pada program nasional perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan serta tidak adanya kepastian hukum dalam berusaha akan bisa mengganggu hubungan baik kedua Negara.

Prosedur 147 PMI Sesuai Prosedur

Kausar menjelaskan, proses pengurusan dokumen 147 PMI asal NTB itu sudah melalui prosedur yang ditetapkan kedua Negara. Antara lain, telah memiliki job order yang ditandatangani oleh Kedutaan Besar RI di Malaysia dan telah memiliki Surat Ijin Perekrutan (SIP) dari BP2MI dan Surat Perintah Rekrut (SPR) yang dikeluarkan Dinas yang membidangi tenaga kerja di daerah.

Setelah melakukan perekrutan juga telah melakukan identitas Pekerja (ID) dari Dinas di daerah. Para PMI itu telah melalui wawancara dari user di Malaysia, telah lulus tes kesehatan sehingga dibuatkan paspor. Hal yang paling menyedihkan ke 147 CPMI tersebut telah menunggu selama 3 tahun tidak bisa berangkat karena Pandemi dan menunggu kesepakatan MOU kedua Negara serta keputusan Dirjen Tenaga Kerja.

Proses Visa di Malaysia mulai dari paspor dan Medical serta dokumen pendukung lainnya di input ke FWCMS secara online ke Malaysia untuk pengurusan Visa Dengan Rujukan (VDR) ke imigrasi Malaysia dan membayar Levy ( Pajak) sesuai dengan jabatan pekerjaan.

Setelah calling visa (VDR) keluar dari jabatan Imigrasi lalu disahkan atau di endorse oleh Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk mendapatkan single entry Visa agar bisa berangkat ke Malaysia sebagai Pekerja yang berlaku selama 3 bulan dimana nantinya setelah di Medical kembali di Malaysia, PMI akan mendapatkan Permit bekerja selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.

Setelah Single Entry Visa dalam bentuk stamp ( chop) di dalam masing2 paspor CPMI lalu di upload di sisko ktkln sebagai salah satu syarat untu mendapatkan jadwal OPP dan untuk mendapatkan EKTKLN dari BP2MI.

"Seluruh CPMI telah diverifikasi seluruh dokumen dan memenuhi seluruh prosedur standar ke dua Negara yaitu sesuai dengan UU No 18 Tahun 2017 dan Permen No 9 Tahun 2029 serta regulasi pemerintah Malaysia", tandas Kausar.

(eds/eds)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT