Anggaran Pendidikan Maksimal 10%

Jakarta - Pemerintah hanya bisa mengabulkan dana pendidikan maksimal 10 persen dari belanja pusat. Hal itu dikarenakan pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2006 ini."Apabila kita mau seluruhnya diberikan kepada pendidikan, maka ruangan bagi pengeluaran lain menjadi tidak ada," jelas Menkeu Sri Mulyani.Ia menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat Pansus RUU Kepabeanan dan Cukai di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2006).Sebelumnya, pemerintah mengajukan tiga opsi kenaikan anggaran pendidikan tahun 2006. Ketiga skenario itu adalah:Pertama, anggaran pendidikan 12,6 persen dari belanja pusat. Dengan skenario ini, pemerintah bisa menambah anggaran pendidikan hingga Rp 16,9 triliun, namun dengan konsekuensi ada kenaikan TDL.Kedua, anggaran pendidikan 9,1 persen dari belanja pusat, atau berarti ada tambahan anggaran pendidikan Rp 3 triliun dan subsidi listrik Rp 10,9 triliun, anggarn infrastruktur Rp 3 triliun dan dana luncuran Rp 9,4 triliun. Sehingga pada opsi kedua ini minus kenaikan TDL dengan defisit 1,3 persen PDB.Ketiga, anggaran pendidikan 10 persen dari belanja pusat, atau berarti ada tambahan anggaran Rp 5 triliun. Sementara subsidi listrik Rp 10,9 triliun, dana pembangunan infrastruktur Rp 3 triliun dan luncuran Rp 9,4 triliun. Pada opsi ini, minus kenaikan TDL dengan defisit 1,3 persen di luar anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Yogya."Pemerintah posisinya TDL tidak naik. Artinya, ruangan untuk kenaikan biaya di sektor pendidikan sebesar Rp 16 triliun tidak dimungkinkan. Alternatif dua dan tiga yang masih mungkin dipertimbangkan," tandas Sri Mulyani. (qom/)