4 Menko Dipanggil DPR Bahas Anggaran, Luhut Absen

Para menteri koordinator (Menko) kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dalam rangka pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA KL), serta rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Berdasarkan pantauan detikcom, Senin (6/6/2022), rapat dimulai pukul 10.45 WIB. Rapat dibuka langsung oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

Hadir dalam rapat Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Sementara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan absen dalam pertemuan hari ini.

"Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi minta penjadwalan ulang karena ada acara yang memang tidak bisa ditinggal dan InsyaAllah tanggal 9 (Juni) kita akan raker kembali dengan beliau," jelas Said.

Dalam pembukaan rapat, Said mengatakan indikator perekonomian Indonesia harus disyukuri dan menjadi modal untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit. Tantangan itu muncul dari faktor global yang harus segera diantisipasi dan dikelola dengan baik.

"Kita berharap perubahan risiko global tersebut menjadi perhatian kita semua. Kita kelola secara tepat langkah, tepat waktu, hati-hati dan efektif. Hal tersebut harus tercermin dalam kebijakan fiskal dan moneter yang akan kita tempuh sepanjang 2023 nanti," tuturnya.

Said menyebut pilihan kebijakan di 2023 menjadi sangat sensitif dan tidak mudah. "Namun dengan berbekal kebersamaan dan keberhasilan kita semua dalam mengelola pandemi yang begitu sulit, kita berharap dan percaya bahwa kita akan menghadapi tantangan baru yang berbeda dan kompleks," imbuhnya.

Said berharap agar kementerian yang dikoordinir oleh para menko mampu memberikan output dan outcome yang baik.

Kemudian Said menyerahkan sesi bicara kepada pihak pemerintah. Menkopolhukam Mahfud MD mendapat giliran pertama untuk berbicara, dilanjutkan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.