.webp)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengurus minyak goreng.
Sudah dua minggu Luhut menjalankan tugas tambahan untuk ikut mengurus pengendalian harga minyak goreng. Dia mengatakan tugas utamanya adalah mengendalikan harga minyak goreng di kawasan Jawa-Bali.
Luhut pun sempat curhat soal sulitnya mengurus kestabilan minyak goreng. Berikut ini 3 curhatannya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Pengendalian Harga Minyak Goreng Tak Mudah
Pemerintah masih berupaya mengendalikan harga minyak goreng. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengaku pengendalian harga minyak goreng bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.
Menurutnya, situasi ekonomi global turut memberikan dampak yang besar pada kenaikan harga minyak goreng. Inflasi pada komoditas pangan dan energi dirasakan di banyak negara.
"Di tengah kondisi global tak menentu tersebut pengendalian harga minyak goreng tak mudah dilaksanakan," ungkap Luhut dalam konferensi pers virtual, Minggu (5/6/2022) yang lalu.
2. Dampak Perang Rusia-Ukraina
Masalah minyak goreng, menurut Luhut, tak terlepas dari permasalahan ekonomi dunia. Pandemi belum juga usai, dunia sudah dihadapkan perang Rusiai-Ukraina yang memicu kenaikan harga komoditas, khususnya pangan dan energi.
"Kita menyaksikan banyak negara menghadapi inflasi tinggi dan kesulitan juga dalam hadapi kenaikan pangan. Kita beruntung kita masih atasi masalah ini, kita juga harus bersiap menghadapi masalah kesulitan dunia ini," ungkap Luhut.
Mantan Menkopolhukam itu menyatakan sejauh ini banyak hal yang harus diseimbangkan dan dipertimbangkan dalam rangka pengendalian harga minyak goreng. Pemerintah menurutnya mulai saat ini akan melakukan perbaikan pada tata kelola minyak goreng dan kelapa sawit.
"Kami ingin menata dari hulu ke hilir sehingga dengan demikian berkeadilan dan kesulitan seperti ini tidak terjadi dan penerimaan negara bertambah," ujar Luhut.
3. Mau Untungkan Semua Pihak
Dia mengatakan dalam mengendalikan tata niaga minyak goreng, pemerintah akan mencari jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Selain ingin memastikan ketersediaan stok untuk masyarakat, pemerintah juga ingin pengusaha bisa mendapatkan untung.
Luhut mengatakan di tengah kondisi global yang tak menentu, pengendalian minyak goreng tidak mudah dilaksanakan. Banyak hal yang harus di seimbangkan.
"Di hulu pemerintah harus bisa sejahterakan petani sawit, di hilir pemerintah harus jamin masyarakat bisa dapat minyak goreng dengan harga wajar. Pemerintah juga harus meyakinkan para pengusaha minyak goreng, distributor, dan pengecer bahwa mereka bisa bergerak dan dapat laba sesuai jasa produksi yang mereka lakukan," papar Luhut.
(hal/hns)
