ADVERTISEMENT

Sri Mulyani Sentil Pemda soal Bansos: APBN Rp 400 T, APBD Rp 11 T

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 07 Jun 2022 18:19 WIB
Menkue Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5). Sri Mulyani jelaskan percepatan pembangunan infrastrukur dalam APBN 2023.
Foto: Agung Pambudhy: Menkeu Sri Mulyani Indrawati
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyentil kebijakan keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai kurang memberikan jatah perlindungan sosial (bantuan sosial/bansos) ke masyarakat.

Dia membandingkan dana yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, untuk perlindungan sosial.

Menurutnya, selama 3 tahun berturut-turut pemerintah sudah mengeluarkan anggaran belanja untuk perlindungan sosial hingga mencapai Rp 400 triliun. Namun di tingkat pemerintah daerah cuma mencapai Rp 11 triliun.

"Kalau kita lihat Perlinsos (perlindungan sosial), sekarang sudah di atas Rp 400 triliun selama 3 tahun berturut-turut, dan tahun depan masih di atas Rp 400 triliun. Saya mau tanya teman saya di sini, DJPK (Dirjen Perimbangan Keuangan) kita, belanja sosial di APBD itu berapa? Cuma Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Selasa (7/6/2022).

Dia pun meminta anggota DPD untuk menyoroti dan memberi perhatian terhadap belanja bansos di daerah. Menurutnya dengan sistem otonomi daerah masalah perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan adalah urusannya pemerintah daerah.

Sri Mulyani menilai pemerintah daerah pun secara tatanan seharusnya lebih dekat dengan masyarakat. Maka dari itu urusan 3 hal tersebut seharusnya lebih intensif dilakukan pemerintah daerah.

"Saya ingin juga di depan DPD ini untuk meminta perhatian, kalau Bapak dan Ibu sekalian wakil-wakil daerah, dengan sistem otonomi dan desentralisasi, sebetulnya kesehatan dan pendidikan itu didelegasikan ke daerah. Masyarakat juga harusnya dilindungi oleh daerah," beber Sri Mulyani.

Rendahnya belanja bansos ini menurutnya juga menandakan pos-pos belanja yang tujuannya melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat masih didominasi oleh pemerintah pusat.

Padahal, untuk daerah juga sudah mendapatkan transfer anggaran dari pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Ini menggambarkan konsep, kalau saya transfer ke daerah untuk lindungi rakyatnya tapi ternyata anggaran untuk Perlinsos masih didominasi pusat," ujar Sri Mulyani.

Lihat juga video 'Sri Mulyani Targetkan Ekonomi RI Tumbuh 5,9%, Inflasi Maksimal 4%':

[Gambas:Video 20detik]



(hal/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT