ADVERTISEMENT

Tok! PT ACK Diputus Bersalah Monopoli Ekspor Benur

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 09 Jun 2022 18:55 WIB
Benur
Foto: Benur/Dok BKPIM
Jakarta -

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Aero Citra Kargo (ACK) bersalah atau melakukan monopoli ekspor benih lobster. Putusan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Sidang KPPU Harry Agustanto dalam sidang putusan perkara No.04/KPPU-I/22021 Jasa Pengurusan Transportasi (Pengiriman) Ekspor Benih Bening Lobster.

Dalam diktum yang dibacakan oleh Ketua Sidang, PT ACK telah melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan monopoli persaiangan usaha. "KPPU menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999," jelas Harry dalam sidang di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2022).

Keputusan itu diambil berdasarkan beberapa pertimbangan majelis sidang sebelum memutuskan. Beberapa pertimbangan itu disampaikan oleh Anggota Majelis Sidang KPPU Chandra Setiawan.

Ia mengatakan berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, KPPU memperhitungan adanya keuntungan berlebih yang dinikmati oleh PT ACK sebesar 323,53% atau setara Rp 58 miliar (Rp 58.499.465.750).

"Majelis memperhitungkan pengenaan sanksi denda sebesar 10% dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Indonnesia ke Vietnam, Hongkong, dan Taiwan pada periode Juni-November 2020 sejumlah Rp 7 miliar (Rp 7.658.111.880)," ungkapnya.

Dari berbagai pelanggaran itu, KPPU menimbang perusahaan telah melanggar aturan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU berwenanng menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha. Dalam hal ini PT ACK.

Namun, terkait denda yang dikenakan PT ACK atas pelanggaran itu tidak lagi perlu dibayarkan. Sebab aset dari PT ACK dan Direktur Utama PT ACK Amri telah disita oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Hal ini berdasarkan pertimbangan yang dibacakan oleh majelis sidang KPPU. Adapun aset PT ACK yang dirampas oleh KPK itu sebesar Rp 8.774.507.218 dan Rp 257.866.000. Sementara aset dari Amri sebesar Rp 3.443.446.293.

Atas penyitaan itu, Direktorat Jenderal Pajak telah menyatakan laporan keuangan wajib pajak PT ACK baik penjualan dan laba besih pada 2019 tersisa Rp 0.

Sebagai informasi, PT ACK ini juga berkaitan dengan kasus korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Dalam kasus itu, ada 6 orang tersangka lainnya, salah atunya pengurus dari PT ACK, Siswadi.

Sementara KPPU telah mengendus praktik monopoli PT ACK terkait ekspor benih lobster sejak akhir 2020 lalu. Saat itu, KPPU telah menduga PT ACK melanggar berkaitan dengan praktik monopoli pada pasal 17 dan tentang persekongkolan usaha pada pasal 24 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha.

(dna/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT