ADVERTISEMENT

Jokowi Tarik Mantan Tentara Urus Mafia Tanah, Bakal Ampuh?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 15 Jun 2022 16:17 WIB
Mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto memberikan salam sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto/Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta -

Presiden Joko Widodo menunjuk Hadi Tjahjanto untuk menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru. Hadi sendiri merupakan sosok berlatar belakang militer, jabatan terakhirnya adalah Panglima TNI.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira langkah Jokowi dinilai sudah sangat tepat. Menurutnya, Hadi cocok memimpin Kementerian ATR dengan segudang masalah di dalamnya.

Katanya, latar belakang militer Hadi sangat cocok untuk membereskan masalah agraria yang terjadi selama ini, seperti mafia tanah. Sektor pertanahan menurut Bhima butuh pemimpin yang punya ketegasan dan disiplin tinggi.

"Penunjukan Eks Panglima TNI ini menarik, mungkin ini dibutuhkan ya untuk membereskan masalah agraria di Indonesia ini butuh sosok yang tegas. Dipersepsikan dari militer untuk menunjukkan ketegasan," ungkap Bhima kepada detikcom, Rabu (15/6/2022).

Bhima mengatakan sosok Hadi Tjahjanto yang berlatar belakang militer sangat cocok untuk mendobrak praktik mafia tanah yang selama ini terjadi di Indonesia.

"Seharusnya beliau bisa menyelesaikan masalah mafia tanah karena ini sangat meresahkan. Apalagi ini jadi kejahatan terorganisir," tutur Bhima.

Silang pendapat, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah justru menilai penunjukan orang berlatar militer tak cocok untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Katanya, masalah pertanahan adalah masalah hukum seharusnya teknokrat atau ahli hukum lah yang ditunjuk jadi menteri.

Belum lagi, wakil menterinya politisi meskipun baru diganti. Trubus menilai kompetensinya tidak cukup untuk mengurus masalah hukum agraria di Indonesia.

"Kalau saya lihat justru sebenarnya nggak ada korelasinya ke situ ya. Kan masalah pertanahan itu kan masalah hukum, masalah mafia tanah misalnya. Ini permainan hukum," kata Trubus kepada detikcom.

"Apalagi wakilnya juga politisi kan nggak ada kapasitas apapun urus tanah. Politisinya juga PSI, dia kan di Jakarta aja pamornya, gimana mau cari dukungan daerah," lanjutnya.

Lanjut di halaman berikutnya.



Simak Video "Modus-modus Mafia Tanah Buat Menteri ATR 'Gerah'"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT