Kemnaker Resmi Punya Wakil Menteri, Pengamat: PR-nya Banyak

Kemnaker Resmi Punya Wakil Menteri, Pengamat: PR-nya Banyak

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 15 Jun 2022 18:20 WIB
Sekjen PBB Afriansyah Noor bersiap mengikuti upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jakarta -

Presiden Joko Widodo baru saja melakukan reshuffle kabinet dengan mengangkat 2 orang menteri dan 3 orang wakil menteri baru. Hal ini memunculkan berbagai tanggapan publik, termasuk dari kalangan pengamat ekonomi.

Dalam daftar wakil menteri yang baru diangkat, nama Afriansyah Noor yang dulunya menjabat sebagai Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB), muncul mengisi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI.

Pengamat Ekonomi Bhima Yudhistira mengatakan bahwa ada beberapa "PR besar" yang perlu dilakukan oleh wakil menteri tersebut, mengingat sebelumnya Kemnaker tidak memiliki wakil menteri.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Permasalahan Kemnaker ini cukup kompleks. Dari mulai badai PHK, implementasi Omnibus Law, juga mengantisipasi krisis global dan resesi ekonomi," ujar Bhima kepada detikcom, Rabu (15/06/2022).

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan dibutuhkannya sosok wakil menteri di Kemnaker, yakni sebagai penyeimbang opini publik.

ADVERTISEMENT

"Banyak kritik terutama di Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kemudian juga soal PHK masal di sektor Startup. Hal ini lah yang membuat kredibilitas kementerian dipertanyakan," ujar Bhima.

Menanggapi pengangkatan dua wakil menteri yang baru ini, Mohmmad Faisal, Pengamat Ekonomi dari CORE juga angkat suara. Dia mengatakan, isu ketenagakerjaan yang berkaitan dengan banyak sektor lain menyebabkan cukup banyak PR untuk wakil menteri yang baru ini.

"Dari mulai sektor industri, terutama soal buruh. Kemudian masalah kesejahteraan, yang juga berkaitan dengan Kemenkeu dan Kemensos, pun masalah pendidikan vokasi yang dekat juga dengan ketenagakerjaan," ujar Faisal.

Faisal mengatakan, setelah ini kementerian perlu lebih berfokus ke arah hal substansif, seperti meningkatkan kualitas ketenagakerjaan.

"Bukan hanya upah dan lainnya. Hal substansif seperti standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja juga penting. Ketika ke depannya mobilitas antar negara dalam hal ketenagakerjaan diperlancar, kita juga butuh untuk menyediakan tenaga kerja yang berkualitas," tutur dia.

Ke depannya, Faisal berharap dengan adanya penambahan wakil menteri ini akan ada terobosan baru dari Kemnaker.

"Sudah ada dua kepemimpinan, mestinya akan ada terobosan baru. Harus bisa bekerja sama juga antara menteri dan wamenteri, mereka dari dua partai yang berbeda kan ini," tutup Faisal.




(zlf/zlf)

Hide Ads