Jakarta -
Persoalan mafia minyak goreng belakangan ini masih menjadi topik utama masyarakat. Mengenai itu juga masih menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apa lagi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana sudah ditetapkan menjadi tersangka suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Ia ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga pengusaha, yakni Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stanley MA dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, ada perbedaan antara Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan (Zulhas) dan mantan Mendag Muhammad Lutfi mengenai pandangan soal mafia minyak goreng. Apa itu?
Mendag Zulhas
Zulkifli atau akrab disapa Zulhas membantah adanya mafia minyak goreng yang menyebabkan kenaikan dan kelangkaan pada komoditas itu.
"Nggak, saya kira bukan soal mafia dan tidak mafia (pada persoalan minyak goreng)," ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin (20/6/2022).
Menurutnya kenaikan harga minyak goreng karena melonjaknya harga crude palm oil/CPO yang kemudian direspons pengusaha untuk menjual komoditas itu dengan cepat. Akibatnya, ada keterlambatan dan kekurangan pasokan CPO di dalam negeri.
"Ini kita mengantisipasi, kemudian DMO mau dilonggarkan. Lalu kurang CPO-nya. Terlambat gitu. Harga bagus kan berkah sebetulnya. Ini harga bagus bukan berkah, jadi masalah. Nah ini yang harus kita urai," terang Zulhas.
Zulhas pun mengaku telah mengetahui apa permasalah utama dalam kenaikan harga minyak di pasaran. Ia menargetkan permasalahan harga minyak goreng akan selesai satu sampai dua bulan ke depan
"Saya sudah tahu, mengapa minyak di pasar-pasar itu mahal. Saya sudah tahu sebab-sebabnya. Sudah kita perbaiki, sudah ada jalan keluarnya, sebulan-dua bulan beres InsyaAllah," ungkapnya.
Sementara Muhammad Lutfi saat menjabat Mendag, menyatakan ada mafia minyak goreng. Langsung klik halaman berikutnya
Muhammad Lutfi
Sedangkan Lutfi, ketika masih menjabat pernah mengatakan kecurigaannya terhadap permainan mafia di balik minyak goreng langka dan mahal.
Saat itu, dia menjelaskan berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 28 hari terakhir, sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng untuk masyarakat. Data itu dalam rentan bulan Februari-Maret 2022.
Meski jumlahnya berlimpah, harga yang ada di pasaran belum sesuai HET pemerintah. HET yang ditentukan yakni harga minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan harga minyak goreng premium Rp 14.000 per liter.
"Sekarang ini kami juga masih melihat kemungkinan-kemungkinan. Karena tingginya harga CPO dunia, menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa-bisa berbuat curang Pak Kapolri," ungkap Lutfi di pabrik PT Bina Karya Prima, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Melihat ketidaksinkronan data tersebut, saat itu Lutfi mengaku tak akan memberi ampun kepada para spekulan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.
"Nah ini yang kami cek. Kami peringatkan, terutama bagi mafia minyak goreng yang berusaha mendapat keuntungan sesaat, kami akan data, kami tertibkan, dan kami akan sikat bersama," tegas Lutfi.
Beberapa hari kemudian, Lutfi juga mengatakan pihaknya dan kepolisian telah memegang nama calon tersangka mafia minyak goreng. Keterangan ini disampaikan Lutfi dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI yang diselenggarakan, Kamis (17/3)
"Senin akan diumumkan oleh kepolisian. Pasti kita akan karungi," kata Lutfi di hadapan Komisi VI DPR RI saat itu.
Bahkan, Lutfi menyebutkan tiga modus mafia minyak goreng yang saat itu namanya ada di tangannya.
"Ada tiga target yang akan ditetapkan Senin. Pertama minyak goreng curah subsidi dialirkan ke industri menengah ke atas, kedua minyak goreng curah subsidi di-repacking menjadi minyak goreng premium, ketiga minyak goreng curah subsidi dialirkan ke luar negeri," jelasnya.