.webp)
Direktur Utama Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas buka suara soal teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bulog ditegur tak bisa menjual kembali beras yang sudah diserap dari petani.
Dia bilang secara aturan selama ini Bulog diwajibkan dan ditugaskan untuk menyerap beras dari petani sebagai cadangan beras pemerintah (CBP). Yang jadi masalah adalah selama ini aturan untuk menyalurkan beras CBP sangat ketat.
"Pak Presiden sampaikan Bulog bisa serap tapi jual nggak bisa. CBP memang penuh ketentuan dan aturan karena barang dari pemerintah, ini penugasan pemerintah," kata Buwas dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (27/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Buwas sempat ditanyakan oleh salah satu anggota apakah tidak bisa beras CBP diekspor. Nah menurut Buwas, regulasi kembali jadi masalahnya.
Dia menyebutkan di tahun 2019 pihaknya pernah berkontrak dengan Arab Saudi untuk ekspor 100 ribu ton beras. Sudah siap semua dan akan diberangkatkan. Namun kembali gagal karena ada aturan yang melarang Bulog menjual CBP.
"Kami ini sudah coba untuk kelebihan serapan kita itu untuk ekspor, kalau nggak salah di 2019 kami kontrak dengan Arab Saudi itu 100 ribu ton untuk 1 tahun. Kita siapkan, sudah mau diberangkatkan. Kendalanya aturan lagi, regulasi," papar Buwas.
"Ada aturan Bulog nggak bisa ekspor beras itu, ada ketentuan di Kemendag nggak bisa ditabrak aturan itu," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta semua pihak mulai dari petani hingga BUMN meningkatkan produksi beras nasional. Kebutuhan pangan yang satu itu sangat penting di tengah ancaman krisis global.
Jokowi juga meminta penyerapannya dilakukan dengan benar dan harus ada pengambil alih yang serius membeli beras petani hingga mampu menjualnya ke masyarakat. Dalam hal ini dia menyindir Perum Bulog yang dinilai tak bisa menjual sampai kualitas beras menurun.
"Kalau sudah ngambil jangan sampai kayak Bulog, ngambil dari petani banyak, stok, nggak bisa jual sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk yang dulu, rusak, jangan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/6/2022) yang lalu.
(hal/zlf)
