ADVERTISEMENT

Di Konferensi Kelautan Dunia, Trenggono Ungkap 3 Jurus Ekonomi Biru RI

Hanifa Widyas - detikFinance
Selasa, 28 Jun 2022 19:06 WIB
KKP
Assistant Secretary on State Department Bureau on Oceans and Environment USA, Monica Medina bersama Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono/Foto: Dok. KKP
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh perwakilan negara dan lembaga dunia peserta acara United Nation Oceans Conference (UNOC) 2022. Pertemuan tersebut diadakan di Lisbon, Portugal, sepanjang Senin (27/6) hingga Selasa (28/6) kemarin.

Acara ini digagas oleh PBB dan akan berlangsung di Lisbon, Portugal pada 27 Juni sampai 1 Juli 2022. Dalam acara tersebut, Trenggono bertemu Asisten Sekretaris Biro Kelautan dan Lingkungan Internasional dan Ilmiah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Monica Medina serta Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu.

"Dalam pertemuan saya menyampaikan apa saja yang sudah pemerintah Indonesia lakukan dalam memenuhi komitmen pada UNOC pertama tahun 2017. Saya juga menyampaikan rencana aksi dan program-program kerja KKP yang kaitannya untuk mendukung kesehatan laut. Alhamdulillah mereka memberikan apresiasi dan mengaku kagum dengan terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah Indonesia," ungkap Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis, Selasa (28/6/2022).

Tranggono menyampaikan tiga hal penting terkait program ekonomi biru di Indonesia. Tiga hal penting ini juga mengundang kekaguman para peserta UNOC. Pertama, perluasan kawasan konservasi yang berhasil dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung kesehatan laut.

Perluasan tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia komitmen pada acara UNOC lima tahun lalu di New York. Pada tahun 2019, Indonesia mampu melampaui target 20 juta hektare kawasan konservasi.

Adapun pada tahun 2030 mendatang Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare. Rencana tersebut optimis dapat dicapai karena Indonesia berhasil mencapai luasan lebih dari 28 juta hektare, atau 86,5% sampai tahun 2021.

Kedua, kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) berencana akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan populasi ikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah pesisir.

"Hal ketiga yang saya sampaikan adalah program Bulan Cinta Laut (BCL) yang kami gagas untuk menyelesaikan persoalan sampah di laut. Kami sedang merancang lebih detail mengenai program ini, di mana nantinya dalam satu bulan nelayan melaut tidak untuk menangkap ikan melainkan mengambil sampah-sampah di laut, salah satunya plastik," papar Trenggono.

Menanggapi itu, Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan karena telah menggagas program-program berbasis ekonomi biru.

Berlanjut ke halaman berikutnya >>>

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT