Menkeu: RI Tetap Butuh Utangan

Jakarta - Indonesia sampai saat ini tetap membutuhkan utang. Masih banyak kebutuhan anggaran dalam APBN yang mendesak untuk dipenuhi seperti subsidi, pendidikan atau rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa.Mau tidak mau, pemerintah tetap membutuhkan alternatif pembiayaan lain termasuk utang.Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati menanggapi keinginan banyak pihak agar pemerintah menghentikan pengajuan pinjaman baru ke negara kreditor.Sri Mulyani menegaskan, pemerintah sebenarnya ingin pembiayaan yang tidak membebankan APBN, misalnya dari hasil penjualan aset-aset PT PPA, privatisasi BUMN dan dari rekening-rekening yang dimiliki pemerintah."Tapi toh itu tidak menutupi seluruhnya, karena itu utang tetap tidak bisa dihindari. Kecuali kalu defisit APBN 0 persen. Defisit 0 persen berarti tidak banyak kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan dan rehabilitasi," ujar Sri Mulyani usai rapat konsultasi dengan Komisi XI RI di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2006). DPR dan pemerintah telah menyepakati defisit APBN tahun 2006 sebesar 0,7 persen. Angka itu kemungkinan masih bisa bertambah untuk membiayai pembangunan."Jadi memang salah satu implikasinya adalah harus dalam utang. Saya rasa utang harus dilakukan secara hati-hati dengan persyaratan seringan mungkin, karena kita harus bertanggung jawab supaya beban dan risiko berkurang," ujarnya.Namun dalam forum pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI) yang berlangsung 14 Juni besok, pemerintah RI tetap akan memaksimalkan hibah dari negara donor."Di CGI nanti kita bahas mengenai konfimasi pledge yang sudah dilakukan oleh kreditor baik itu yang berhubungan dengan pinjaman program dan proyek, jumlahnya nanti kita lihat," tambahnya. (qom/)