ADVERTISEMENT

Produsen Minyak Goreng Utang Rp 130 M ke Pengusaha Ritel, Kok Bisa?

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 04 Jul 2022 20:45 WIB
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey
Foto: Ketua Aprindo Roy Mandey (Aulia Damayanti/detikcom)
Jakarta -

Pengusaha ritel mengungkap bahwa produsen minyak goreng belum membayar selisih harga terkait minyak goreng yang telah dijual dengan harga Rp 14.000 per liter. Total utang yang belum dibayar sebanyak Rp 130 miliar.

Seperti diketahui, pada Januari 2022 pemerintah memerintahkan agar minyak goreng kemasan premium bisa dijual seharga Rp 14.000/liter. Penjualan ini dilakukan hanya di ritel-ritel modern.

Harga itu bisa didapat, karena adanya subsidi selisih atas harga keekonomian dan yang ditetapkan pemerintah Rp 14.000/liter. Subsidi itu seharusnya ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan pihaknya mencatat pada 19 Januari 2022, pemerintah menugaskan Aprindo untuk melakukan penjualan minyak goreng kemasan sederhana dan premium satu harga.

"Jadi saat itu kami serentak melakukan dukungan real dan nyata seluruh Indonesia anggota-anggota Aprindo baik yang di Jawa bahkan di luar Jawa untuk sukses menjual semua minyak goreng yang ada dengan satu harga," ucapnya kepada awak media di Kementerian Perdagangan, Senin (4/7/2022).

Kemudian, lanjut Roy untuk alur pengganti selisih harga itu dimulai dari BPDPKS yang akan membayar ke produsen kemudian baru produsen bayar ke peritel. Adapun harga keekonomian minyak goreng yang ditetapkan kala itu Rp 17.260/liter, sementara diperintah dijual Rp 14.000/liter.

"(Harga keekonomian) Rp 17.260 harga keekonomian. Jadi kita rugi, ga untung. Harga keekonomian itu ditentukan di ratas," jelasnya.

Roy mengatakan hingga saat ini selisih harga itu belum dibayarkan oleh produsen ke peritel totalnya Rp 130 miliar. Roy mengatakan ketika ia menagih total selisih itu, produsen mengungkap bahwa belum diganti dana selisih itu dari BPDPKS.

"Iya sekitar segitu (Rp 130 miliar). Selisih ketika jual Rp 14.000/liter itu selisih ditanggung BPDPKS. Sampai hari ini masih mempertanyakan. Ketika kami tanya ke produsen, produsen bilang 'kita belum selesai dari BPDPKS, kita belum dapat dari BPDPKS,'" tutur Roy.

Roy menerangkan dirinya telah menyurati BPDPKS untuk meminta adanya audiensi terkait hal tersebut. "Karena kami tidak ada hubungan dengan BPDPKS, jadi kondisinya sampai hari ini belum ada jawaban," ungkapnya.

Oleh sebab itu, hal ini disampaikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. Harapannya agar bisa difasilitasi pihaknya memohon agar solusi untuk masalah tersebut.

"Jadi mohon difasilitasi kami Aprindo memohon dengan sangat kepada Mendag karena ini menyangkut komitmen kami sudah melakukan komitmen. Bagaimana dengan komitmen BPDPKS?" tutupnya.

Hal ini dikatakan Roy setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pertemuan dilakukan antara Zulhas dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBBI) di Kementerian Perdagangan.

(dna/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT