.webp)
Sebelumnya, dalam rapat persetujuan PMN BUMN di 2023, Juru Bicara Fraksi PKS Amin AK menyebutkan pihaknya meminta penundaan untuk pemberian modal negara kepada KAI.
Dia mengatakan sejak awal sebetulnya proyek kereta cepat harusnya tidak dibiayai APBN karena bukan merupakan infrastruktur dasar. Belum lagi membengkaknya modal kereta cepat di tengah jalan jadi masalah baru proyek ini.
"Kami meminta untuk menunda PMN untuk PT KAI yang ditujukan pada penugasan setoran modal porsi Indonesia untuk KCJB. Kami dari awal menolak proyek ini dibiayai APBN karena bukan infrastruktur dasar. Tambah lagi saat ini sudah ada cost overrun," kata Amin dalam rapat persetujuan PMN dengan Erick Thohir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami minta ini ditunda. Sampai ada kejelasan dari berbagai kajian secara komprehensif trntang kereta cepat yg hasilnya bisa dipublikasikan ke masyarakat," ungkapnya.
Fraksi Partai Gerindra juga memberikan catatan soal PMN untuk KAI. Masalah kereta cepat kembali menjadi isu utamanya.
Meski tak jelas-jelas menyatakan permintaan penundaan, namun Fraksi Gerindra meminta PMN kepada KAI harus diberikan setelah audit investigasi soal pembengkakan modal selesai dilakukan.
"BPKP menemukan cost overrun sebesar Rp 16,8 triliun pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung berdasarkan review Maret 2022. Kami mendukung PMN yang diajukan PT KAI, namun catatan dan permintaan kami agar pencairannya dilakukan setelah hasil audit investigasi BPKP selesai dilakukan," ungkap juru bicara Fraksi Gerindra Muhammad Husein Fadlulloh.
Meski masih ada catatan dari anggota Komisi, hasil dari kesimpulan rapat di Komisi VI tetap memberikan persetujuan pada PMN yang diberikan kepada KAI. Bukan cuma KAI, semua usulan PMN yang diajukan Menteri BUMN Erick Thohir juga disetujui.
(hal/hns)
