Pengusaha Kritik Minyakita Zulhas: Tidak Akan Jalan!

Hari ini Kementerian Perdagangan telah resmi meluncurkan minyak goreng curah kemasan yang bernama 'Minyakita'. Salah satu tujuan dari mengeluarkan minyak goreng curah kemasan ini selain agar lebih aman, juga untuk menjaga harga di level Rp 14 ribu.

Skemanya adalah Minyakita menjadi bentuk kewajiban eksportir minyak goreng mengisi pasokan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

Dalam upaya mendorong ekspor minyak goreng, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah sudah mempercepat skemanya.

"Sudah sekarang (percepatan ekspor), kapal-kapal sudah ada. Kalau kemarin 1:5, sekarang kita naikkan 1:7," ujar Zulhas kepada media dalam momen Peluncuran Minyak Goreng Kemasan Rakyat Minyakita, di Kemendag, Jakarta, Rabu (06/07/2022).

Dia mengatakan, untuk skema minyak goreng kemasan atau 'Minyakita' sendiri akan lebih menarik, sebab akan ada insentif tambahan dalam proses ekspornya.

"Tapi kalau kemasan ini pasti menarik, karena kemasan skemanya 1:2. Jadi kalau dia kasih DMO domestik 1000 ton, maka dia 1.2 itu jadi 1.200 dikali 7. Jadi 8.400 dia bisa ekspor," kata Zulhas.

"Jadi kalau yang kemasan 1.000 jadinya 1.200 kali 7. Tapi kalau curah, 1.000 kali 7. Jadi kalau kemasan dia bisa ekspor 8.400, kalau curah dia bisa ekspor 7.000," tambahnya.

Menanggapi persoalan ekspor ini, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengaku dirinya tidak yakin dengan jalannya minyak goreng curah kemasan. Menurutnya, sistematika Minyakita ini masih butuh pengembangan.

"Ini tidak akan jalan. Saya secara marketing coba kalian lihat, bagaimana? Bagus nggak itu?" ujar Sahat.

"Harus ada development lain, ini begini-begini aja sejak tahun 2014 sudah begini, nggak jalan-jalan. Sudah 8 menteri mau launching ini, jadi kalau launching dan sama dengan begini-begini aja, pasti gagal," ujar Sahat.

Masukan pertama yang Sahat berikan ialah mengenai keterlibatan keseluruhan sektor, tidak hanya swasta. Ia mengatakan, poin yang ia tangkap dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ialah gotong royong. Pemerintah harus turut terlibat, tidak hanya secara regulasi, tetapi juga secara fisik.

"Pemerintah hanya punya kemampuan regulasi, tapi secara fisik dia tidak punya kekuatan, semua kekuatan ada di swasta. Nah bagaimana regulasi itu agar pemerintah bisa menguasai. Pemerintah harus ada counter failing power, itulah sarana pemerintah mengontrol. Kalau dikasih ke swasta, 2 bulan lagi hilang," tuturnya.

Lanjut ke halaman berikutnya.