Pemerintah Kebanyakan Aplikasi, Sri Mulyani: Tidak Efisien

Pemerintah telah memiliki banyak aplikasi baik untuk internal hingga layanan publik yang diakses terpisah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sendiri mengungkap total aplikasi yang dimiliki oleh K/L saat ini sebanyak 24.000.

Menurut Sri Mulyani, dari puluhan ribu aplikasi tersebut tidak semuanya digunakan dengan secara benar atau multifungsi.

"Bayangkan kita punya lebih dari 400.000 aplikasi ya Pak. Dan juga 24.000 (K/L) kemudian setiap Kementerian lembaga itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri," dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7).

Sri Mulyani kemudian mengeluhkan, ketidakefisienan puluhan aplikasi itu membuat anggaran yang dikeluarkan pemerintah jadi tidak efisien.

"Tapi aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien, karena banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi," ungkapnya.

Sebagai informasi, adapun contoh aplikasi K/L yang diakses seperti PeduliLindungi, MyPertamina, InfoBMKG, Mobile JKN (BPJS Kesehatan), JMO (Jamsostek Mobile) untuk Klaim JHT & Cek Saldo JHT, dan sejumlah aplikasi lainnya.

Aplikasi-aplikasi itu memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Sebab pelayanan masing-masing K/L juga berbeda-beda.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani melanjutkan bahwa pemerintah terus mengembangkan transformasi yang lebih ramping untuk menampung keperluan ekonomi, pemerintah dan publik. Adapun transformasi digital yang akan dikembangkan e-government.

"Saya akan menyampaikan bahwa kita akan menggunakan keuangan negara itu memang untuk mentransformasi tadi ekonomi government, dan juga citizen itu menjadi digital. Ada dua inisiatif yang kita sangat berperan bersama Kemendagri Pak Joni plate Bappenas yaitu e-government," tutupnya.